Bawaslu Siap Awasi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada 2020 Kalimantan Selatan

Reporter

Sejumlah petugas KPPS dengan seragam TPS Antikorupsi saat pencoblosan pada Pilkada 2020 di TPS 037 Nayu RW 21, Keluharan/Kecamatan Banjarsari, Solo, Rabu 9 Desember 2020. ANTARA/Bambang Dwi Marwoto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan langkah pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi harus ada pemungutan suara ulang di tujuh kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 Kalimantan Selatan.

"Kami segera berkonsultasi ke Bawaslu RI minta arahan terkait langkah yang akan kami persiapkan untuk pengawasan," terang Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah di Banjarmasin, kemarin.

Salah satu yang dikonsultasikan terutama soal kesiapan penyelenggara ad hoc (sementara) seperti pengawas TPS yang sudah selesai masa kerjanya.
Sedangkan untuk anggaran, kata Erna, masih dihitung apakah sisa dana cukup untuk pengawasan mengawal PSU nanti.

"Jika kurang, itu juga menjadi bagian yang akan kami konsultasikan ke pimpinan Bawaslu RI," ujar Erna.

Erna menyatakan pengawasan soal penerapan protokol kesehatan juga menjadi fokus Bawaslu, sehingga PSU tidak menjadi penyebaran Covid-19.
"Masyarakat dalam hal ini para pemilih di PSU nanti, jangan sampai lupa saat ini masih pandemi Covid-19. Untuk itu, protokol kesehatan wajib dipatuhi saat berada di TPS," ucap dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel punya waktu maksimal 60 hari ke depan sejak putusan MK ditetapkan Jumat kemarin untuk menyelenggarakan PSU di tujuh kecamatan. Tujuh kecamatan yang akan menggelar pemungutan suara ulang Pilkada 2020 Kalsel ialah Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin. 

Berikutnya lima kecamatan di Kabupaten Banjar yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Astambul.

Kemudian ada sejumlah TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin yang menggelar pemungutan suara ulang Pilkada 2020 Kalsel. Lalu di Desa Tungkap, Desa Binuang, Desa Raya Belanti, Desa Pualam Sari, Desa Padang Sari, dan Desa Mekarsari.

Baca juga: Menang di MK, Denny Indrayana: Saatnya Membuktikan Politik Tanpa Curang






ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

11 jam lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

3 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

3 hari lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

3 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

5 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Penyebaran Tabloid soal Anies Tak Penuhi Syarat Materil

Bawaslu menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News tentang Anies Baswedan tidak memenuhi syarat materil.


MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

5 hari lalu

MK Kabulkan Gugatan Perludem soal Peradilan untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugtan Perludem mengenai pengujian materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan pilkada