Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Usulkan Pemilu 2024 Digelar Februari atau Maret, Pilkada November

image-gnews
(ki-ka) Ketua DKPP Muhammad, Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
(ki-ka) Ketua DKPP Muhammad, Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada bulan Februari atau Maret. Adapun Pemilihan Kepala Daerah serentak diusulkan pada bulan November 2024.

Jika merujuk pada Pemilu Serentak 2019, pemungutan suara dilaksanakan pada bulan April tepatnya pada 17 April. Namun menurut Pelaksana tugas Ketua KPU Ilham Saputra, gelaran pemungutan suara pada bulan April 2024 dikhawatirkan mengganggu tahapan pencalonan Pilkada 2024.

"Kalau kita laksanakan pada bulan April, kekhawatiran kami ketika proses PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) nanti putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan PSU (Pemungutan Suara Ulang), itu akan menunda lagi adanya hasil Pemilu 2024, ini akan berimplikasi pada pencalonan Pilkada 2024," kata Ilham dalam rapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 15 Maret 2021.

Ilham mengatakan KPU telah melakukan simulasi alternatif hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024. Alternatif pertama yakni digelar pada 14 Februari 2024, sedangkan alternatif kedua pada 6 Maret 2024. Sedangkan pemungutan suara untuk Pilkada Serentak 2024 disimulasikan pada tanggal 13 November 2024.

Ilham mengatakan Indonesia belum pernah menggelar pileg dan pilpres yang bersamaan dengan pilkada. Ia mengatakan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan hari pemungutan suara lantaran jadwal ini akan berimplikasi cukup luas.

Baca: Pengamat Nilai Anies Baswedan Tak Kehilangan Panggung Meski Pilkada 2024

Faktor pertama yang harus dipertimbangkan, kata Ilham, partai politik memerlukan cukup waktu untuk menyiapkan syarat pencalonan untuk Pilkada November 2024. Jika mengacu ke Undang-undang Pilkada, ada persyaratan minimal kursi bagi partai politik untuk dapat mengusung calon.

Ia mempertanyakan apakah perolehan jumlah kursi ini mengacu pada hasil pemilu terakhir, yakni Pemilu 2019, atau hasil Pemilu 2024. Jika menggunakan hasil Pemilu 2024, ia menyoroti apakah tahapan pemilu sudah rampung ketika pencalonan pilkada dimulai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hasil pemilu itu menjadi acuan bagi partai politik untuk syarat calon-calonnya, jumlah kursinya apakah pemilunya sudah selesai atau belum, pencalonan sudah dimulai," kata Ilham.

Kedua, Ilham mengatakan proses administrasi anggaran dikhawatirkan akan mengalami kendala jika dilaksanakan pada awal tahun di bulan Januari-Februari. Ia mengatakan, pengalaman sebelumnya mencatat adanya permasalahan terkait pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Ini belum pembahasan legislatif dan eksekutif ini juga menjadi persoalan," ujar Ilham.

Ketiga, Ilham juga menyampaikan ihwal kondisi cuaca yang akan mempengaruhi proses pelaksanaan tahapan, seperti distribusi logistik maupun pemungutan suara. Ia berujar, masa awal tahun khususnya bulan Januari biasanya merupakan puncak musim penghujan dan diperkirakan akan berpengaruh pada pelaksanaan pemilu.

Persoalan bencana nonalam seperti pandemi Covid-19 pun turut menjadi pertimbangan. Berkaca dari Pilkada 2020, kata Ilham, kondisi pandemi berdampak pada proses rekrutmen badan adhoc untuk penyelenggara. "Banyak yang kemudian mengundurkan diri, kemudian minat masyarakat menjadi badan adhoc itu menjadi persoalan kemarin," kata dia.

Keempat, Ilham menyebut hari libur keagamaan dan hari libur nasional juga perlu dipertimbangkan. Ia mengatakan mobilisasi masyarakat pada hari libur dapat berdampak pada penggunaan hak pilih pada hari pemungutan suara.

Dengan pertimbangan kompleksitas ini, KPU pun mengusulkan tahapan kegiatan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 dilaksanakan lebih awal. "Kami usulkan lebih dari 20 bulan karena tadi ada tahapan yang beririsan dan ada kondisi pengalaman Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19," ucap Ilham.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

17 menit lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

ASN Teluk Wondama Papua Barat itu terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS Distrik Wasior pada Pemilu 2024.


Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

1 jam lalu

Anggota KPU Mochammad Afifudin saat menghadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

Bawaslu mengungkap daftar provinsi yang paling rawan berdasarkan berbagai dimensi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.


Abdulrauf Damenta Resmi Dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Palembang

2 jam lalu

Inspektur II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Abdulrauf Damenta atau Ucok Abdulrauf Damenta resmi dilantik sebagai Pj Walikota Palembang oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni di Griya Agung Palembang pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Abdulrauf Damenta Resmi Dilantik sebagai Penjabat Wali Kota Palembang

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni melantik Inspektur II Kemendagri Abdulrauf Damenta sebagai PJ Wali Kota Palembang menggantikan Ratu Dewa.


Jokowi Hanya Tersenyum saat Ditanya Restu untuk Kaesang Maju Pilkada 2024

2 jam lalu

Presiden Jokowi meninjau proyek pompanisasi di Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Jokowi Hanya Tersenyum saat Ditanya Restu untuk Kaesang Maju Pilkada 2024

Jokowi mendapat sejumlah pertanyaan dari jurnalis seputar Pilkada Jateng dan Kaesang saat meninjau program pompanisasi di Kabupaten Karanganyar


PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

4 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

PDIP belum menerbitkan satu pun surat rekomendasi Pilgub di empat wilayah Pulau Jawa. Sejumlah nama masuk radar bakal calon gubernur.


Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPU Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah

5 jam lalu

Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPU Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah

KPU masih melakukan harmonisasi Undang-Undang Pilkada dengan DPR dan pemerintah.


KPU DKI Nyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tak Penuhi Syarat Administrasi Calon Perseorangan

7 jam lalu

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya saat ditemui di Kantor KPU Pemprov DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
KPU DKI Nyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Tak Penuhi Syarat Administrasi Calon Perseorangan

KPU DKI menyatakan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tak memenuhi syarat administrasi perbaikan dokumen pendukung pencalonan dalam pilkada 2024.


KPU Tetapkan Tahapan PSU dan Hitung Surat Suara Pascaputusan MK, Berikut Jadwalnya

7 jam lalu

Suasana warga Sumatera Barat laksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Sabtu 24 Februari 2024. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 18 TPS di Sumatera Barat yang melaksanakan PSU. Foto TEMPO/Fachri Hamzah
KPU Tetapkan Tahapan PSU dan Hitung Surat Suara Pascaputusan MK, Berikut Jadwalnya

KPU RI telah menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Ulang atau PSU dan penghitungan ulang surat suara. Berikut jadwal lengkapnya.


Perludem Minta Anwar Usman Tidak Terlibat dalam Memutus Perkara Syarat Usia Calon Kepala Daerah

7 jam lalu

Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini saat ditemui di Pusdik MK, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 6 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Perludem Minta Anwar Usman Tidak Terlibat dalam Memutus Perkara Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Titi Anggraini mengatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman semestinya tidak terlibat dalam memutus perkara pengujian syarat usia calon kepala daerah


PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

8 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

PKS, PDIP, dan PKB telah memberi sinyal dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Akankah Anies menuju PIlgub Jakarta?