TEMPO.CO, Jakarta - Kepengurusan Partai Demokrat terbelah setelah beberapa kader senior mengadakan kongres luar biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.
Dalam KLB ini, muncul nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB itu juga menyatakan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah demisioner.
"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal, yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional karena KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ujar AHY menanggapi KLB Demokrat, Jumat, 5 Maret 2021.
Dualisme kepemimpinan partai bukan sekali ini terjadi. Beberapa partai tercatat juga pernah mengalami konflik internal yang berujung perpecahan dan menggugat ke pengadilan.
1. Golkar
Partai berlambang pohon beringin ini sudah beberapa kali dihantam konflik internal sejak era reformasi. Perpecahan itu kemudian menelurkan partai-partai baru. Pada 1998, dua partai politik baru terbentuk pasca munas, yakni Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan--kini menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Pasca Munas Golkar 2004, dari rahim Golkar lahir dua partai politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya yang dibentuk Prabowo Subianto dan Partai Hati Nurani Rakyat bentukan Wiranto.
Adapun pasca Munas Golkar 2009 terbentuk organisasi massa Nasional Demokrat, yang kini menjelma menjadi Partai NasDem. Partai ini dibentuk Surya Paloh.
Pada 2014, perpecahan di tubuh Golkar melahirkan dua kubu. Kubu pertama adalah pimpinan Aburizal Bakrie yang terpilih dari Munas di Nusa Dua, Bali, dan pimpinan Agung Laksono dari hasil Munas Jakarta. Konflik di partai berlambang pohon beringin itu dipicu oleh penetapan jadwal munas yang dianggap tidak demokratis.
2. PPP
Partai berlambang Kabah ini dirundung persoalan internal pada 2014. PPP kubu Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz sebagai ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya memenangkan Romahurmuziy.
Djan Faridz menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menang hingga tingkat kasasi, Djan kalah di peninjauan kembali. Perpecahan berlanjut. Pada 2018, Djan mundur dari jabatan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta dan digantikan Humphrey Djemat.
3. PKB
Konflik internal PKB tak terlepas dari perseteruan antara Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan keponakannya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Pada 2007-2008, Cak Imin yang saat itu menjabat Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB berseteru dengan Gus Dur sebagai Dewan Syuro PKB. Gus Dur memecat Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB. Keputusan pemecatan Cak Imin dari Ketua Umum PKB kala itu melalui rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB.
Dalam kepengurusan hasil MLB Ancol itu, posisi Gus Dur dilengserkan dan digantikan Aziz Mansyur. Konflik ini berlanjut ke pengadilan. Belakangan pemerintah kala itu mengesahkan kepengurusan Cak Imin.
4. Hanura
Partai sempalan Golkar ini juga dirundung konflik internal. Konflik pertama melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Oesman Sapta Odang (Oso) dengan Daryatmo.
Konflik Hanura memanas setelah Ketua Umum Oesman Sapta Odang dipecat oleh Hanura kubu Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding. Keputusan ini diambil melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang melibatkan 27 Dewan Pimpinan Daerah dan 401 Dewan Pimpinan Cabang. Munaslub diklaim mendapat restu dari Wiranto.
Perseteruan kemudian berlanjut dan terjadi antara Oso dan Wiranto. Kubu Wiranto menolak mengakui OSO sebagai Ketua Umum Hanura yang terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Hanura III, 18 Desember 2019. Namun akhirnya Wiranto pun memutuskan mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) karena ingin fokus pada tugas baru sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
5. Partai Berkarya
Meski baru lahir, partai besutan anak Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, ini juga dihadapkan dengan perpecahan. Konflik ini melahirkan kubu Tommy dan Muchdi Pr.
Kubu Muchdi Pr menggelar musyawarah nasional luar biasa pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta. Dalam forum itu ia didapuk sebagai ketua umum. Tak berselang lama, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 yang mengesahkan kepengurusan Muchdi Pr.
Tommy pun menggugat keputusan Yasonna. Hasilnya, pada 17 Februari 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Tommy atas kepengurusan Partai Berkarya.
Demikian daftar 5 partai politik yang juga merasakan konflik selain Demokrat.
Baca juga: Jadi Ketum Versi KLB Demokrat Deli Serdang, Moeldoko Ajak Kader Bersatu
