TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menilai wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah kementerian sebagai langkah yang bagus. “Bagus-bagus saja, selama muaranya memang untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa negara," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, ketika dihubungi pada Jumat, 10 Mei 2024.
Menurut Herzaky, penambahan kementerian baik selama fokus dan muaranya semakin banyak rakyat yang diurus secara spesifik. “Jadi ada isu-isu spesifik yang akan diurus oleh kementerian-kementerian atau badan-badan tertentu secara spesifik, kan bagus, manfaatnya besar untuk rakyat,” kata dia.
Prabowo, menurut dia, akan berhati-hati dalam mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk dalam konteks keuangan negara. Sehingga penambahan kementerian tidak akan menjadi pemborosan anggaran negara.
Herzaky juga menyebut ada batasan-batasan dalam kebijakan yang menjadi pedoman bagi partai-partai koalisi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan ke depan.
“Jadi bagi kami, jika benar nanti ada penambahan kementerian, ya itu semua sudah dipertimbangkan dengan matang, dengan masak ya, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Herzaky.
Sementara Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan baik Prabowo Subianto maupun partainya belum membahas wacana penambahan jumlah kementerian.
“Kami belum dalam saat membahas nama-nama menteri. (Kami) belum juga membahas jumlah kementrian,” ujar Dasco ketika dihubungi di hari yang sama.
Dasco menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pengkajian mengenai tugas-tugas kementerian dalam rangka keberlanjutan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Wacana Prabowo untuk menambah jumlah kementerian hingga 40 kementerian dikabarkan Majalah Tempo dalam laporan utama "Orang Lama Kabinet Baru" yang terbit pada 6 Mei 2024.
Menurut orang-orang dekat Prabowo, langkah ini diambil sebagai upaya membangun koalisi besar untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga program pemerintah yang diusulkan dapat berjalan lancar. Namun demikian, penambahan jumlah kementerian memerlukan revisi Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang membatasi jumlah kementerian maksimal hanya 34.
Pilihan editor: Polemik Pelaporan Mahasiswa Unri ke Polisi hingga Rektor Cabut Laporan
