Barisan Massa Demokrat Serukan Kongres Luar Biasa Jilid 2

Reporter

Ketua Umum DPP Barisan Massa Demokrat Supandi R. Sugondo menggelar konferensi pers mendesak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mundur dari jabatannya. Konferensi pers digelar di Restoran Dapur Sunda, Jakarta, 2 Maret 2021. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi sayap Partai Demokrat, Barisan Massa Demokrat, menyerukan agar Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa (KLB) jilid dua."Karena fakta dan kondisi obyektif, dengan dorongan semangat, Barisan Massa Demokrat menggugat kembalikan dan tegakkan partai sesuai identitasnya, yaitu partai modern dan terbuka," kata Ketua Umum DPP Barisan Massa Demokrat Supandi R. Sugondo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Supandi mengungkapkan Partai Demokrat kehilangan identitas sebagai partai modern dan terbuka. Partai Demokrat dinilai gagal membuat kaderisasi karena organisasi sayap partai sebagai wadah kaderisasi diamputasi kreasinya, ditutup ruang geraknya, dan dimatikan hak-haknya hanya dipakai untuk kepentingan sesaat.

Ia menyampaikan, sejak Kongres Partai Demokrat pada 2013 hingga saat ini, perolehan suara partai di pemilihan legislatif terus menurun. Meski Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung Partai Demokrat sekaligus menjabat presiden, perolehan suara Demokrat di Pileg 2014 turun menjadi 10,19 persen.

Meski hasil Pileg 2014 turun, SBY tetap dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres keempat di Surabaya pada 2015.

Dalam Pilkada DKI 2017, Supandi mengatakan, bahwa partai mengusung putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon gubernur tanpa melalui proses, syarat, dan ketentuan berlaku dalam penjaringan kepala daerah.

Setelah kalah dalam putaran pertama Pilkada DKI 2017, AHY kemudian diangkat sebagai Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat yang bertugas memenangkan Pemilu 2019. Namun, perolehan suara Demokrat di Pileg 2019 menurun menjadi 7,7 persen.

"Lagi-lagi Partai Demokrat yang dikelola dengan manajemen keluarga tidak dapat membuktikan, membesarkan, dan memenangkan Partai Demokrat," kata dia.






Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

1 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

2 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Panjang Demokrasi, Singgung Ancaman, Intimidasi, dan Pilpres

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia harus dilihat secara mendalam.


Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

2 hari lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

2 hari lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

3 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

3 hari lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

3 hari lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

3 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

3 hari lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.