AHY, kata Supandi, juga dipilih sebagai Ketua Umum Demokrat secara aklamasi yang dipaksakan. Sebab, tidak ada materi, tata tertib, tidak ada pertanggungjawaban keuangan, bahkan AD/ART 2020 dibuat di luar atau setelah kongres.
Untuk itu, Barisan Masa Demokrat meminta agar membatalkan AD/ART 2020-2025, dan mendesak AHY mundur dari jabatan ketua umum. "Karena baru satu tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter, dengan sangat mudahnya memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pengurus pusat saat ini terus berkomunikasi dengan DPC dan DPD. Ia mengatakan komunikasi bahkan dilakukan langsung oleh AHY bersama sekretaris jenderal dan tim. Herzaky pun mengklaim partai solid melawan gerakan kudeta ini.
"Setiap hari teman-teman di DPD-DPC selalu menginformasikan jika ada mantan kader (Demokrat), kader, atau oknum kekuasaan pelaku GPK-PD di daerah yang meminta mereka mendukung KLB," ujar Herzaky.
Baca juga: Adu Siasat Demokrat Melawan Aktor Pendorong Kongres Luar Biasa
FRISKI RIANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI
