Ketua Baleg Sebut Kemungkinan RUU Pemilu Didrop dari Prolegnas 2021

Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan ke tinta usai mencoblos pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 27 April 2019. PSU di Palu dilakukan di 13 TPS yang tersebar di lima kecamatan dan dilakukan serentak pada 27 April 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan kemungkinan besar Rancangan Undang-undang atau RUU Pemilu akan dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Supratman mengaku telah berkomunikasi dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR terkait hal ini.

"Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan seluruh pimpinan fraksi-fraksi, Rancangan UU Pemilu kemungkinan besar akan didrop dari Prolegnas," kata Supratman dalam acara hasil rilis sigi Lembaga Survei Indonesia, Senin, 22 Februari 2021.

Supratman mengatakan terakhir kali berkomunikasi dengan para pimpinan fraksi sebelum DPR memasuki masa reses awal pekan lalu. Ia berujar, para pimpinan fraksi tentunya sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai masing-masing.

Perdebatan ihwal revisi UU Pemilu ini tak terlepas dari rencana normalisasi jadwal Pilkada Serentak 2024. Awalnya, kecuali PDI Perjuangan, fraksi-fraksi lain sepakat pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Namun, partai-partai pendukung pemerintah berubah sikap setelah Presiden Joko Widodo meminta agar pilkada tetap digelar pada 2024. Presiden juga menyatakan sebaiknya UU Pemilu tidak direvisi setiap lima tahun sekali.

Kendati begitu, Fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung revisi UU Pemilu dilakukan. PDIP memang mengusulkan beberapa perubahan, misalnya terkait besaran ambang batas parlemen dan perubahan sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

"Untuk pilkada kami tetap, lakukan di 2024, tapi kami membuka peluang untuk revisi UU Pemilu. Mari kita sempurnakan itu supaya lebih berkualitas pemilu kita," kata anggota Komisi II DPR dari PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Baca juga: PKS Ingin Revisi UU Pemilu Tetap Jalan dan Normalisasi Pilkada, Ini Alasannya

Fraksi lain yang juga mengusulkan rancangan UU Pemilu dilanjutkan ialah Partai Keadilan Sejahtera. Anggota Komisi II DPR dari PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, yang perlu diubah dari UU Pemilu ialah besaran ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

PKS mengusulkan, dalam RUU Pemilu, presidential threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen (kursi DPR) atau dari 25 persen menjadi 15 persen (suara nasional). Menurut Mardani, berkaca dari Pilpres 2014 dan 2019, presidential threshold dengan dua calon presiden terbukti memecah belah masyarakat dan menguatkan politik identitas.






Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

6 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

9 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

13 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

14 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

23 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

3 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

3 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

3 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

4 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.