Jokowi Jamin Pemerintah Tanggung Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Jokowi (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal bagi tenaga kesehatan dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021. Setpres-Kris

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjamin bahwa pemerintah akan menanggung segala kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19. Hal itu tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 yang diteken pada 9 Februari 2021.

Dalam Pasal 11 A ayat (1) Perpres 14/2021 disebutkan, pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia vaksin Covid-19, termasuk terhadap keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) imunogenisitas.

Selanjutnya pada ayat (4) dan (5) menyebutkan pemerintah juga bertanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik sebelum atau sesudah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Baca: Jokowi Teken Perpres, Warga Tolak Vaksinasi Covid-19 Terancam Tak Dapat Bansos

"Terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan," demikian bunyi Pasal 15 A ayat (4).

Pada ayat selanjutnya di atur bahwa biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan; untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang aktif, ditanggung melalui
mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional; dan b. untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang non aktif dan selain peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

"Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pascavaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin Covid-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah," demikian bunyi Pasal 15E ayat (1).

Selanjutnya diatur pada ayat (2), kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi akibat vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.






Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

6 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

7 jam lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

8 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


Serba Serbi Meningitis: Penyebab, Gejala dan Proses Pengobatannya

16 jam lalu

Serba Serbi Meningitis: Penyebab, Gejala dan Proses Pengobatannya

Meningitis yang disebabkan virus dan jamur, sama bahayanya. Ketahui penyebab dan gejala serta bagaimana proses pengobatannya.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

1 hari lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

1 hari lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

1 hari lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

1 hari lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

1 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

1 hari lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?