Dinasti Politik Berjaya, Nagara Institute: Pilkada Tak Membawa Kita ke Mana-mana

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para peneliti dari Perludem Fadli Ramadhanil, Pusako Univ. Andalas Feri Amsari, ICW Donal Fariz, Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pukat UGM Oce Madril, ICW Almas Sjafrina, mengikuti diskusi politik dinasti, korupsi dan Pilkada serentak, di Kantor ICW, Jakarta, 13 Januari 2017. Dalam diskusi ini para peneliti menyatakan masyarakat sebagai pemilih punya peran besar untuk memutus dinasti politik. TEMPO/Imam Sukamto

    Para peneliti dari Perludem Fadli Ramadhanil, Pusako Univ. Andalas Feri Amsari, ICW Donal Fariz, Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pukat UGM Oce Madril, ICW Almas Sjafrina, mengikuti diskusi politik dinasti, korupsi dan Pilkada serentak, di Kantor ICW, Jakarta, 13 Januari 2017. Dalam diskusi ini para peneliti menyatakan masyarakat sebagai pemilih punya peran besar untuk memutus dinasti politik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah calon yang terafiliasi dengan dinasti politik diprediksi menang di Pilkada 2020. Kendati masih menunggu hasil resmi, beberapa calon yang terhubung dinasti politik dipastikan menang merujuk hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei dan perhitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum.

    Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal mengatakan berjayanya dinasti politik di Pilkada 2020 menunjukkan keberhasilan agenda para elite. Namun di sisi lain, ia ragu pilkada kali ini akan membawa daerah dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.

    "Hasil pilkada kali ini dalam sebuah konstruksi besar tidak membawa kita ke mana-mana. Kita tetap berada di tempat dan sebenarnya sedang kembali ke masa lalu," kata Akbar kepada Tempo, Kamis, 10 Desember 2020.

    Akbar mengatakan dinasti politik merupakan perilaku kekuasaan sebelum mengenal demokrasi. Dampak dari perilaku ini ialah berkumpulnya kekuasaan di satu tangan dengan sokongan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan yang sudah ada.

    Menurut Akbar, lingkaran dinasti politik itu kemudian akan saling menjaga kepentingan satu sama lain. Dampaknya, ia khawatir persoalan di daerah tak diselesaikan karena formula yang digunakan adalah aman dan nyaman bagi semua.

    "Kita tidak akan ke mana-mana, membahas masa depan daerah dengan pendekatan lama. Kebijakan yang ekstrem, melawan arus, dan baik bagi masa depan daerah tidak akan diambil," kata Akbar.

    Dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya, Akbar khawatir adanya politik balas jasa kepala daerah untuk para pihak yang membantu pemenangan. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan yang pada titik tertentu bisa melanggar hukum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.