MPR: Bersama Wujudkan UUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil  Ketua MPR RI Lestari Moerdijat SS.

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat SS.

    Perjuangan mengegolkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi UU membutuhkan dukungan semua pihak. "UU tentang PKS merupakan kebutuhan semua pihak di negara ini, sehingga harus ada gerakan bersama untuk mewujudkannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam Seminar Nasional secara daring bertema “Kewajiban Konstitusional Negara dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual, yang digelar Fraksi Partai NasDem MPR RI, Kamis, 3 Desember.

    Menurut Lestari, diperlukan gerakan lintas partai, agama dan kelompok masyarakat dalam mewujudkan UU untuk menghapus kekerasan seksual di Tanah Air. Yang terpenting, upaya penghapusan kekerasan seksual terdapat pengaturan tentang rehabilitasi dan pemulihan korban.

    Selain itu, kata anggota DPR Partai NasDem itu, upaya penghapusan kekerasan seksual harus dimaknai bukan semata ditujukan untuk kepentingan perempuan, tetapi juga untuk melindungi anak laki-laki dan perempuan, bahkan juga laki-laki dewasa.

    Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kekerasan seksual dapat terjadi terhadap semua orang. Sehingga,  upaya mewujudkan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual bisa dilakukan dengan pendekatan prinsip-prinsip HAM. Kehadiran UU tentang PKS  sangat mendesak untuk direalisasikan. Karena, tambahnya, dari tahun ke tahun jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat.

    ADVERTISEMENT

    Rerie menuturkan, aturan perundangan yang berlaku saat ini tidak mampu menjangkau pelaku  dan korban kekerasan seksual tersebut. Akibatnya,  banyak kasus kekerasan seksual hanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang masih menciptakan trauma terhadap korban dan pelaku kekerasan seksual tidak mendapatkan efek jera.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.