TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas, menilai Indonesia akan menghadapi dua persoalan terbesar dalam 10 tahun ke depan, yaitu intoleransi keagamaan dan konflik separatisme Papua.
"Itu konflik politik yang akan menghantui 10 tahun ke depan," kata Cahyo dalam diskusi Resolusi Konflik di Tingkat Nasional dan Daerah, Jumat, 30 Oktober 2020.
Cahyo mengatakan intoleransi, radikalisme, dan politik identitas yang semakin terbuka telah mengancam prinsip kebinekaan dan semangat kebangsaan.
Persekusi dan pengusiran etnis Rohingya, kata Cahyo, mengingatkan bahwa Indonesia juga melakukan hal yang sama terhadap kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah. "Ini contoh kegagalan negara melindungi minoritas," ujarnya.
Adapun konflik Papua merupakan konflik yang paling lama di Indonesia. Persoalan ini juga merupakan salah satu krisis kemanusiaan yang jarang diperhatikan. Cahyo menuturkan, siklus kekerasan politik di tanah Papua berlangsung sejak 1965 dan tidak berhenti saat memasuki pasca reformasi. Misalnya, dengan adanya kasus pelanggaran HAM di Wasior, Wamena, dan Paniai.
Menurut Cahyo, konflik-konflik tersebut turut memperkuat memoria passionis atau ingatan penderitaan yang tidak tertulis tentang sejarah penderitaan orang Papua di masa lalu. "Kekerasan di Papua ini lah yang menyebabkan mereka ingin berpisah dengan Indonesia. Saya kira ini menyumbang menguatnya nasionalisme Papua," kata dia.
Cahyo mengatakan, Pemerintah sudah menggunakan illiberal dan liberal peace untuk mengatasi konflik Papua dengan otonomi khusus hingga mengirim TNI dan polisi. Namun, langkah tersebut gagal menciptakan perdamaian.
Untuk menghadapi dua persoalan terbesar ini, Cahyo pun menyarankan agar menjadikan nasion sebagai proyek bersama untuk masa sekarang dan masa depan. Misalnya, membiarkan setiap etnis menjadi orang Indonesia dengan jalan yang berbeda.
Selama ini, Cahyo menilai diskursus politik lebih banyak menitikberatkan pada state atau orientasi negara. Padahal, negara selalu dimaknai hierarki dan kontrol terhadap masyarakat.
Jika saat ini bangsa sedang menyaksikan oligarki yang makin kuat dan mereduksi demokrasi, Cahyo mengatakan bahwa bangsa sedang menyaksikan state sedang kuat setelah reformasi. Jika ditambah politik identitas, kaum oligarki bisa menyetop proses pembentukan kebangsaan. "Nasion sebagai proyek bersama bisa berhenti karena kaum oligarki mendorong reduksi demokrasi. Masalah konflik sangat terkait demokrasi," ucap Cahyo.
