TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempersiapkan strategi komunikasi publik yang baik terkait pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19.
"Ini penting sekali, sekali lagi strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik. Saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini, di-back up oleh Kominfo," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin, 26 Oktober 2020.
Jokowi meminta jajarannya menjelaskan secara komprehensif manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi. "Sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoax dari berbagai platform di media yang ada," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi keagaamaan lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dilibatkan untuk menjelaskan manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin Covid-19.
Ihwal strategi komunikasi publik terkait pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19 ini berkali-kali ditekankan Jokowi. Mulai dari sasaran prioritas, kehalalan, kualitas, hingga proses distribusi vaksin Covid-19, ujar Jokowi, harus dijelaskan secara rinci.
"Siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu? Kenapa dia? Harus dijelaskan betul kepada publik. "Siapa yang gratis, Siapa yang mandiri? dijelasin betul," ujar dia.
