Persatuan Jaksa Tak akan Beri Bantuan Hukum di Kasus Jaksa Pinangki

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Pinangki akhirnya dinon-job-kan dan dinyatakan melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali pada 2019. Dalam salah satu perjalanan ke Singapura dan Malaysia tersebut ia diduga bertemu Djoko Tjandra. Instagram

    Jaksa Pinangki akhirnya dinon-job-kan dan dinyatakan melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali pada 2019. Dalam salah satu perjalanan ke Singapura dan Malaysia tersebut ia diduga bertemu Djoko Tjandra. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

    "Mengingat perbuatan yang bersangkutan bukan merupakan permasalahan hukum yang terkait dengan tugas profesinya sebagai jaksa, melainkan telah masuk dalam ranah pidana," ujar Ketua Umum PJI Setia Untung Arimuladi melalui keterangan tertulis pada Kamis, 20 Agustus 2020.

    Setia mengatakan, penolakan pemberian bantuan hukum itu sekaligus menjadi peringatan bagi anggota jaksa lainnya untuk tidak bermain-main dalam melaksanakan tugas.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan bakal memberikan pendampingan hukum terhadap tersangka Jaksa Pinangki terkait kasus dugaan gratifikasi Djoko Tjandra. Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, pemberian bantuan hukum itu dilakukan oleh PJI.

    "Dan sebagai anggota Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), kepada yang bersangkutan tetap diberikan haknya untuk didampingi penasihat hukum," ucap Hari Setiyono saat dihubungi pada 17 Agustus 2020.

    Kejaksaan Agung telah menetapkan Pinangki sebagai tersangka dan langsung menahannya pada 12 Agustus. Ia disebut-sebut telah menerima suap sebesar US$ 500 ribu atau sekitar Rp 7,4 miliar. Uang yang diterima dari Djoko itu terkait dengan sebuah fatwa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.