TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ucapan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Johan Budi Sapto Pribowo agar dirinya tak direshuffle bukan pesanan. Ia menduga pernyataan itu spontan dilontarkan.
"Saya sama sekali tidak pernah meminta kepada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain, tidak," kata Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.
Tito juga mengaku agak tak nyaman dengan pernyataan agar dirinya tak dicopot dari jabatan menteri itu. Menurut dia, reshuffle kabinet adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kemarin ada yang menyampaikan (agar tak direshuffle), saya agak sedikit kurang nyaman," kata Tito.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini pun mengajak semua pihak menghormati hak prerogatif presiden tersebut. "Saya sangat percaya bahwa semua jabatan apa pun juga adalah amanah dari Allah SWT dan atas keputusan prerogatif presiden," ujar dia.
Dalam rapat di Komisi II DPR kemarin, Senin, 29 Juni 2020, Johan Budi dan sejumlah anggota Komisi II mengapresiasi Tito yang hadir dalam pembahasan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Di sisi lain Komisi II mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang absen rapat itu.
"Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak direshuffle. Soalnya saya denger akan ada reshuffle," kata Johan dalam pembukaan rapat kerja, Senin, 29 Juni 2020.
Isu reshuffle kabinet mencuat setelah video pernyataan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna kabinet 18 Juni lalu diunggah di kanal resmi Sekretariat Presiden pada Ahad, 28 Juni 2020.
Jokowi memberi peringatan keras kepada kabinetnya terkait penanganan Covid-19. Ia bahkan berujar tak segan mengambil langkah luar biasa, termasuk membubarkan lembaga atau merombak kabinet.
