Hakim MK Sebut Pertimbangan Uji Formil Revisi UU KPK Jadi Berat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten saat menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Mahasiswa dalam aliansi BEM SI Jabodetabek - Banten yang akan terlibat demonstrasi menuntut kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan atas UU KPK. TEMPO/Subekti.

    Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten saat menggelar unjuk rasa bertajuk #TuntaskanReformasi di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019. Mahasiswa dalam aliansi BEM SI Jabodetabek - Banten yang akan terlibat demonstrasi menuntut kepada Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna membatalkan perubahan atas UU KPK. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengakui MK memiliki pertimbangan yang amat berat dalam menguji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK hasil revisi. Sebab, KPK pun sudah bekerja berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 itu.

    "Ini juga merupakan pertimbangan yang luar biasa berat bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan ini, karena sudah banyak tindakan KPK yang didasarkan pada UU sekarang ini," kata Suhartoyo dalam sidang uji formil UU KPK, Rabu, 24 Juni 2020.

    Suhartoyo pun mempertanyakan konsekuensi hukum jika nantinya Mahkamah memutus UU KPK hasil revisi itu cacat formil. Dia mengatakan, komisioner dan Dewan Pengawas KPK periode ini sudah mengeluarkan banyak produk-produk yudisial.

    Tindakan-tindakan itu misalnya upaya paksa, pemanggilan, hingga perampasan kemerdekaan tersangka. Dia mempertanyakan apakah tindakan-tindakan ini pun bisa dibatalkan jika UU KPK dinyatakan batal demi hukum.

    "Kalau kita kaitkan akibat hukum dari sebuah UU bisa dikatakan batal demi hukum, sesungguhnya kemudian akan menghadapi persoalan yang cukup pelik," ujar dia.

    Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto yang hadir menjadi saksi ahli mengatakan, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Dari sini, dia memaknai bawah konsekuensi hukum itu baru terjadi setelah adanya putusan MK. "Setelah diputuskan baru tidak mempunyai dampak hukum ke depan. Jadi tidak berlaku ke belakang," kata Aan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.