Pemerintah Bersiap Terima Kedatangan 34 Ribu Pekerja Migran

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Serikat Buruh Migran Indonesia menggelar aksi Hari Buruh Migran Internasional di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Serikat Buruh Migran Indonesia menggelar aksi Hari Buruh Migran Internasional di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus bersiap menerima kedatangan para pekerja migran. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Benny Rhamdhani mengatakan, data terakhir hingga 4 Mei 2020 sebanyak 125.646 pekerja migran telah kembali. Jumlah tersebut akan terus bertambah.

    "Nanti yang harus kita waspadai, bulan Mei-Juni ada pergerakan angka dinamis kurang lebih 34.300 PMI yang akan kembali ke tanah air karena berakhir kontrak kerja dengan pengguna mereka," ujar Benny, Sabtu, 9 Mei 2020.

    Benny memastikan, BP2MI sudah memiliki protokol khusus menjemput kepulangan pekerja migran di tengah pandemi Covid-19 ini. BP2MI menggandakan petugas hingga 150 orang untuk ditempatkan di berbagai titik embarkasi. Para pekerja migran yang baru pulang ini akan menjalani rapid test.

    "Jika mereka terdeteksi positif, gugus tugas menangani dan mereka masuk wisma atlet. Kalau negatif, mereka masuk tahap pemeriksaan selanjutnya di imigrasi," kata Benny.

    Para pekerja migran yang lolos rapid test nantinya masih akan diawasi oleh BP2MI bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. "Kami sarankan 14 hari isolasi mandiri kemudian kesehatan, mereka kami pantau, kami beri nomor hotline untuk melaporkan kondisi kesehatan mereka," ujar Benny.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mewanti-wanti potensi terjadinya gelombang kedua Covid-19 di Indonesia menyusul banyaknya pekerja migran atau TKI yang akan pulang.

    Jokowi memerintahkan jajarannya memonitor secara ketat Covid-19 untuk mencegah potensi penyebaran. “Jangan sampai muncul (Covid-19) gelombang kedua,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Kabinet Terbatas via telekonferensi dari Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, 4 Mei 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.