TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Surabaya Raya sebagai upaya pemutus rantai penyebaran COVID-19. "Pelaksanaan PSBB hari pertama jadi bahan evaluasi kami," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa malam, 28 April 2020.
Pelaksanaan PSBB mulai digelar Selasa, 28 April di tiga daerah, yaitu Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dan berakhir pada 11 Mei 2020.
Penerapan PSBB pada hari pertama, di antaranya menimbulkan kepadatan lalu lintas yang terkonsentrasi di kawasan Bundaran Waru, perbatasan Sidoarjo dan Surabaya. Pengendara mobil dan motor memadati kawasan itu pada saat jam berangkat kerja, mulai sekitar pukul 07.00 WIB hingga 08.00 WIB.
Khofifah mengaku terkejut melihat antrean panjang kendaraan bermotor itu. Menerima informasi itu, ia berkoordinasi dengan Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah.
Ia mengevaluasi dengan memanggil sejumlah pihak, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan karena pengendara yang melintas mayoritas pekerja di Surabaya. "Kami memanggil beberapa pihak, seperti Apindo dan perwakilan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) untuk membahas beberapa langkah agar pelaksanaan PSBB lebih lancar, khususnya bagi pekerja."
Selain itu, kata dia, evaluasi lainnya adalah opsi untuk menambah titik pengecekan (check point), menambah lebih banyak alat pengukur suhu tubuh hingga penguatan daya sound system agar lebih terdengar bagi pengendara.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan evaluasi dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang pada masa PSBB. Tujuan PSBB Surabaya Raya, kata Emil, sebenarnya untuk melindungi masyarakat, namun di sisi lain yang bekerja tidak serta-merta dilarang karena ada aturan diperbolehkan atau tidak. "Tiap kementerian telah menerbitkan aturan. Itulah sebabnya kami gelar dialog untuk mencari solusi agar tidak terjadi kepadatan di check point."
