TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus atau Stafsus Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Adamas Belva Syah Devara mengatakan, sejak awal, Istana menyebut ia tak perlu mundur dari Ruangguru
Ia mengatakan sudah pernah bertanya kepada Istana apakah perlu mundur dari perusahaan yang dirintisnya. “Jawaban istana jelas, tidak perlu. Itu dasar saya menerima tawaran menjadi Stafsus. Kenapa? Menurut istana, ada mekanisme batasan-batasan wewenang saya yang tidak mencakup membuat keputusan,” ujar Belva lewat keterangannya, Rabu, 15 April 2020.
Belakangan, Ruangguru.com menjadi sorotan karena menjadi salah satu mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Politikus Demokrat Rachland Nashidik menuding ada konflik kepentingan dalam seleksi mitra ini.
Pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk Kartu Prakerja. Adapun program pelatihan online dianggarkan sebesar Rp 5,6 triliun. Selain Ruangguru, ada tujuh perusahaan aplikator lainnya yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan program pelatihan online ini.
Ihwal tudingan tersebut, Belva mengaku tak tahu-menahu karena tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan apa pun di program prakerja. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO) sehingga menghasilkan delapan mitra terpilih, termasuk Ruangguru.com.
“Kami juga hanyalah satu toko dari sekian banyak toko yang menerima pembayaran via prakerja. Penerima manfaat prakerja bebas memilih sendiri, membeli dari para mitra yang mereka inginkan, tanpa paksaan dari pihak mana pun,” ujar Belva.
Sehingga, lanjut dia, penunjukan langsung mitra ini seperti layaknya pengadaan umumnya. “Prosesnya jelas, dan mitra pun jumlahnya saat ini puluhan. Tidak benar bahwa kebijakan ini menguntungkan salah satu pihak,” ujar Belva.
Kendati merasa tidak ada konflik kepentingan dalam program prakerja ini, Belva Devara menyatakan siap mundur demi menghindari persepsi negatif publik terhadap pemerintah. "Saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur. Namun, keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana. Jadi mohon dipahami bukan hanya masalah saya mau atau tidak," ujar Belva.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ricky Gunawan mengatakan, selama jabatan melekat maka akan sulit menghindari persepsi publik soal konflik kepentingan.
"Selama ada jabatan yang melekat, kepentingan itu mengikuti. Apapun prosedurnya untuk menghindari itu, konflik kepentingan tak terelakkan. Jadi, harusnya Stafsus Presiden melepaskan jabatan pribadi," ujar Ricky saat dihubungi Tempo pada Selasa, 14 April 2020.
