Jubir PKS: Corona Jangan Jadi Alasan Membebaskan Koruptor

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas PMI Jakarta Timur saat melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada halaman luar di LP Cipinang Kelas I, Cipinang, Jakarta, Jumat, 20 Maret 2020. PMI Jakarta Timur menyemprotkan cairan disinfektan di LP Cipinang Kelas I guna mengantisipasi penyebaran wabah virus corona (Covid-19) yang telah menyebabkan 308 pasien positif, 25 meninggal, dan 15 sembuh. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas PMI Jakarta Timur saat melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada halaman luar di LP Cipinang Kelas I, Cipinang, Jakarta, Jumat, 20 Maret 2020. PMI Jakarta Timur menyemprotkan cairan disinfektan di LP Cipinang Kelas I guna mengantisipasi penyebaran wabah virus corona (Covid-19) yang telah menyebabkan 308 pasien positif, 25 meninggal, dan 15 sembuh. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Fathul Bari, meminta agar virus Corona tidak dijadikan alasan pembebasan koruptor. Ia menduga bahwa ada sebagian orang yang ingin memanfaatkan situasi penanganan Covid-19 yang membutuhkan berbagai kebijakan melalui aturan yang dibuat dan langkah taktis lainnya.

    "Covid-19 jangan ditunggangi kepentingan terselubung, dan jangan jadi alasan pembebasan koruptor," ujar Fathul dalam keterangan tertulis, Ahad 5 April 2020.

    Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman melalui surat terbuka untuk Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan hal yang sama. Berdasarkan surat tersebut, Fathul menambahkan bahwa publik harus mengawasi sebaik mungkin terkait kebijakan yang diambil Pemerintah selama penangan covid-19.

    Fathul mengatakan sebelum ini pun ia melihat banyak catatan mengenai persoalan lain. Salah satunya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang sebagian isinya, kata dia, sarat dengan kepentingan beberapa pihak, dan memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

    Lalu rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang disampaikan oleh Menkumham Yasonna Laoly dan menuai polemik.

    "Kita semua sepakat bahwa korupsi adalah extraordinary crime, seperti halnya terorisme, narkoba, human trafficking, dan sebagainya. Sehingga tidak bisa disamakan seperti kejahatan lain, karena telah merugikan keuangan negara, merusak sistem demokrasi, bahkan melanggar HAM," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.