RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Legitimasi Wanita Tiyang Wingking

Reporter

Lestari Moerdijat usai menghadiri Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama para Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang Rapat GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

TEMPO.CO, Medan - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketahanan Keluarga melegitimasi posisi perempuan sebagai “orang belakang” atau tiyang wingking. Menurut dia, ketahanan keluarga semestinya tidak direpresentasikan secara tendensius sehingga mengabaikan hak asasi manusia (HAM).

“RUU Ketahanan Keluarga semestinya tidak tendensius. RUU ini mengabaikan HAM sekaligus melegitimasi posisi perempuan sebagai tiyang wingking,” kata politikus Partai NasDem itu berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Medan, Kamis, 20 Februari 2020.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menambahkan bahwa perempuan bukan objek yang harus selalu diatur dan mengurus pekerjaan rumah. “Di hadapan hukum semua setara, tidak peduli laki-laki atau perempuan," kata Rerie.

Menurut Rerie, entitas keluarga tidak perlu diintervensi negara. Urusan internal keluarga, pola asuh anak, hingga peran anggota keluarga bukanlah wewenang pemerintah.

Hubungan keluarga, kata dia, sarat dengan kearifan masing-masing budaya yang tidak dapat digeneralisasikan sehingga kurang tepat jika diatur dengan undang-undang.

Contoh lain, dalam RUU itu pemerintah telah campur tangan dalam urusan internal keluarga. Misalnya, dalam Pasal 77 Ayat (1) menyatakan, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memfasilitasi keluarga yang mengalami krisis keluarga karena tuntutan pekerjaan."

Ia menyebutkan ada banyak persoalan bangsa dan negara yang lebih mendesak untuk diatur. Sedangkan, persoalan privat tidak perlu diatur oleh Negara. RUU Ketahanan Keluarga merupakan usulan dari anggota DPR pada periode 2014-2019 dan masuk dalam Prolegnas 2020.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat ini RUU Ketahanan Keluarga baru akan disinkronisasikan dan semua pihak harus bersama-sama mencermati. Fraksi-fraksi di DPR RI membuat daftar inventarisasi masalah (DIM).  "Tentunya UU Ketahanan Keluarga itu adalah usulan perseorangan, bukan usulan dari fraksi, yang nantinya akan kita sama-sama cermati."






Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G20 Diserahkan ke Pemprov Bali

4 hari lalu

Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G20 Diserahkan ke Pemprov Bali

Sehingga bisa menjadi stimulus Bali dalam mempercepat migrasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan masa depan bermotor listrik.


Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

5 hari lalu

Bamsoet: IMI Beri Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Pemilik KTA IMI

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tjoetjoe Hernanto menandatangani nota kesepahaman antara IMI dengan KAI.


Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

5 hari lalu

Bamsoet Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan indeks inklusi keuangan Indonesia.


Bamsoet: GBN Bangun Nasionalisme melalui Budaya

5 hari lalu

Bamsoet: GBN Bangun Nasionalisme melalui Budaya

Seni dan budaya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan.


Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

6 hari lalu

Bamsoet: PPHN untuk Hadapi Tantangan Perubahan Zaman

Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) mendorong pemerintah dan semua elemen bangsa bersepakat memprioritaskan respons negara-bangsa terhadap semua tantangan riel itu.


MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

6 hari lalu

MPR Bedah Buku Karya Fadel Muhamad

Agar keberlangsungan menyiapkan SDM generasi muda Gorontalo berjalan berkelanjutan, Fadel juga mengupayakan lahirnya perguruan tinggi.


MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

6 hari lalu

MPR Dorong Pemerintah Percepat Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Para pengusaha merupakan orang yang telah banyak memberi kontribusi yang penting bagi bangsa, negara, dan masyarakat.


Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

6 hari lalu

Jazilul Fawaid: Sikap MPR Tegas tentang Reforma Agraria

ratusan massa dari Komiten Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) diijinkan masuk ke dalam komplek wakil rakyat. Dengan berbaris rapi mereka memasuki Gedung Nusantara V.


Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

6 hari lalu

Wakil Ketua MPR Sebut Reforma Agraria Nihil Implementasi

Menurut Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, reforma agraria mestinya menyasar masyarakat yang memang membutuhkan tanah.


Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

14 hari lalu

Pergantian Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD, Pakar: Rakyat Menunggu dan Berharap

Pakar politik BRIN Firman Noor menyoroti pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Dia menilai selama ini Wakil Ketua MPR dari DPD tak menonjol.