Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hari Ini 56 Tahun Lalu, Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Gantikan Sukarno, Sukmawati Sebut Kudeta Merangkak

image-gnews
Sukarno dan Soeharto
Sukarno dan Soeharto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat hari ini 56 tahun lalu pada 26 Maret 1968, Soeharto secara resmi menjabat sebagai presiden kedua Republik Indonesia setelah Sukarno.

Naiknya Soeharto sebagai presiden menggantikan Sukarno berawal dari peristiwa G30S. Setelah peristiwa tersebut, Surat Perintah Sebelas Maret atau yang dikenal dengan Supersemar diberikan oleh Presiden Sukarno kepada Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkopkamtib.

Supersemar memberikan instruksi untuk mengatasi situasi dan kondisi Indonesia yang tidak stabil dengan mengambil segala tindakan yang dianggap perlu.

Tercetusnya Supersemar juga tidak terlepas dari meletusnya peristiwa G30S. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, keadaan Ibukota Jakarta pada 2 Oktober 1965 dikuasai oleh Pasukan (Resimen Para Komando Angkatan Darat) RPKAD.

Saat itu, Soeharto menemui Presiden Sukarno di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memutuskan untuk secara langsung mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat, yang sejak 1 Oktober 1965 sementara dipegang oleh Mayor Jenderal Soeharto.

Situasi ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Pada 13 Desember 1965, Pemerintah melakukan devaluasi uang rupiah, menyebabkan nilai rupiah turun drastis dan harga 9 kebutuhan pokok melonjak di pasar.

Dalam suasana ketidakpuasan dan ketidak sabaran ini, muncul Tri Tuntutan Rakyat atau TRITURA yang berisi tiga tuntutan utama:

  1. Pembubaran PKI
  2. Perombakan Kabinet 
  3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi

Melihat kondisi negara yang sulit dan menghadapi protes dari masyarakat serta situasi yang rumit, Presiden Sukarno yang semakin lemah kesehatannya, mengambil langkah untuk mengatasi hal tersebut.

Pada sore hari 11 Maret 1966, tiga jenderal Angkatan Darat, yaitu Brigjen Amir Machmud (Panglima Kodam Jaya), Brigjen M Yusuf (Menteri Perindustrian Dasar), dan Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Veteran dan Demobilisasi), bertemu dengan Presiden Sukarno di Istana Bogor.

Malam itu, Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi mengeluarkan suatu "Surat Perintah" kepada Letnan Jenderal Soeharto. Surat perintah ini kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar.

Berdasarkan Supersemar tersebut, maka Letnan Jendral Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat menerima tugas atas nama Presiden dan mengambil tindakan mengamankan ketertiban dan keamanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Supersemar memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak, bahkan Sukarno sendiri tidak bisa membatalkan instruksi dari surat tersebut. Hal ini menyebabkan lahirnya TAP MPRS Nomor IX/1996 pada 21 Juni 1996, yang juga diiringi dengan pencabutan gelar presiden seumur hidup pada Sukarno.

Setelah MPRS memberikan mandat kepada Soeharto, terjadi dualisme di puncak kekuasaan antara Sukarno dan Soeharto. Namun, Soeharto semakin memperoleh dukungan setelah memanfaatkan momentum G30S dan kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk, membuat posisi politik Sukarno semakin terdesak.

Pada 7 Februari 1967, Sukarno mengirim surat kepada Soeharto yang memerintahkan Soeharto untuk melaporkan pelaksanaan pemindahan kekuasaan jika diperlukan. DPR-GR kemudian mengadakan pertemuan dengan MPRS untuk membahas pemberhentian Sukarno pada 9 Februari 1967.

Akhirnya, pada 22 Februari 1967, Sukarno menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto berdasarkan Supersemar. MPRS kemudian mencabut kekuasaan presiden dari Sukarno dan menetapkan Soeharto sebagai penggantinya melalui TAP MPRS Nomor. XXXIII Tahun 1967. Pada sidang MPRS tanggal 7 Maret 1967, Soeharto resmi menjadi pejabat presiden sampai terpilihnya presiden melalui pemilihan umum.

Kemudian, pada 26 Maret 1968, Soeharto resmi menjadi Presiden RI secara penuh setelah dilantik pada sidang V MPRS yang dipimpin oleh Jenderal AH Nasution.

Puteri keempat mendiang Sukarno, Sukmawati Sukarnoputri dalam bukunya "Creeping Coup D'etat" menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Soeharto terhadap Sukarno merupakan kudeta merangkak.

Dalam teori Cornell oleh Ben Anderson, setidaknya ada empat tahap kudeta merangkak. Pertama yang menjadi target presiden, kedua panglima, ketika orang yang dalam pemerintah dan partai pendukung.

Namun, menurut Sukmawati kudeta yang dilakukan kepada Sukarno berbeda karena para jenderalnya dulu yang dibantai, kedua menteri-menteri (16 menteri) dalam kabinet Trikora ditangkap dan dipenjara tanpa proases pengadilan, lalu pembantaian partai pendukung dalam hal ini PKI. "Baru presidennya disingkirkan tidak boleh memerintah kembali," kata Sukmawati.

ANANDA BINTANG I GERIN RIO PRANATA  I  RINDI ARISKA

Pilihan Editor: 58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Seoharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

1 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

Moeldoko merespons pernyataan Cak Imin mengenai perbandingan Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kaitan dinasti politik


Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menerima silaturahmi kebangsaan oleh pimpinan MPR di Gedung DPP Demokrat, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pimpinan lembaganya akan melanjutkan kunjungan silaturahmi kebangsaannya ke sejumlah partai


Bukan Hanya Donald Trump, Sukarno Juga Pernah Alami 7 Kali Percobaan Pembunuhan

9 hari lalu

Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Bukan Hanya Donald Trump, Sukarno Juga Pernah Alami 7 Kali Percobaan Pembunuhan

Penembakan Eks Presiden AS Donald Trump kena bagian telinga kanan saat berkampanye. Percobaan pembunuhan pernah beberapa kali dialami Sukarno.


Kilas Balik TNI Berbisnis di Era Presiden Sukarno dan Soeharto

9 hari lalu

Prajurit TNI bersiap mengikuti apel bersama Kepolisian dan Satpol PP di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. Apel digelar dalam rangka pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Wilayah DKI Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik TNI Berbisnis di Era Presiden Sukarno dan Soeharto

Wacana agar prajurit TNI diperbolehkan kembali terlibat di dalam kegiatan bisnis muncul kembali.


Momen Bamsoet Pekik Takbir saat Kunjungi Kantor DPP PKS

16 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat tiba di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Momen Bamsoet Pekik Takbir saat Kunjungi Kantor DPP PKS

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengunjungi Kantor DPP PKS. Bamsoet sempat memekikkan takbir begitu tiba di kantor partai itu.


PAN Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR

21 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan sambutan saat Parta PAN menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional yang ke 4: Menang Bersama di Kantor DPP PAN, Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. Rakernas tersebut dihadiri Pengurus DPP PAN, DPW dan DPD PAN se Indonesia, Ortom PAN, serta Fraksi PAN DPR RI. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PAN Tolak Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR

Pimpinan MPR bersilaturahmi dengan elit PAN. Dalam pertemuan itu, PAN menolak amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan kewenangan MPR memilih presiden.


Alasan PDIP Sebut Peran MPR Perlu Diperkuat Lewat Amendemen UUD 1945

21 hari lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Alasan PDIP Sebut Peran MPR Perlu Diperkuat Lewat Amendemen UUD 1945

Said Abdullah menuturkan, dalam wacana amendemen UUD 1945, yang perlu dipertegas adalah kebutuhan Indonesia ke depan.


Jokowi Minta Penyetaraan Harga Alkes dan Obat, Muhaimin Sebut Lebih Penting Tambah Dokter

21 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Jokowi Minta Penyetaraan Harga Alkes dan Obat, Muhaimin Sebut Lebih Penting Tambah Dokter

Menurut Muhaimin Iskandar, optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini.


Profil Kapolri Pertama, Raden Said Soekanto dan Banyak Momen Bersejarah di Awal Kemerdekaan

23 hari lalu

Jenderal Pol. (Purn.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri; dulu bernama Kepala Djawatan Kepolisian Negara) pertama. Sejak dilantik, Soekanto mengonsolidasi aparat kepolisian dengan mengemban pesan Presiden Soekarno membentuk Kepolisian Nasional. Wikipedia
Profil Kapolri Pertama, Raden Said Soekanto dan Banyak Momen Bersejarah di Awal Kemerdekaan

Jenderal Pol Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan Kapolri pertama pada 1945-1959. Ia menolak penggabungan Polri dan TNI jadi ABRI.


39 Tahun Monumen Jogja Kembali, Apa Saja Koleksi Museum Bentuk Tumpeng Ini?

24 hari lalu

Monumen Jogja Kembali atau Monjali di Sleman Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
39 Tahun Monumen Jogja Kembali, Apa Saja Koleksi Museum Bentuk Tumpeng Ini?

Monumen Jogja Kembali telah berusia 39 tahun. Apa saja koleksinya sebagai museum dan destinasi sejarah di Yogyakarta?