Ini 5 Menteri Jokowi yang Komentarnya Viral

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kabinet Indonesia Maju mengikuti rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Presiden bangga dengan kepercayaan yang diberikan FIBA setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia Basket 2023. TEMPO/Subekti.

    Menteri Kabinet Indonesia Maju mengikuti rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Presiden bangga dengan kepercayaan yang diberikan FIBA setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia Basket 2023. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -  Berbagai pernyataan yang kontroversial dan memantik perhatian publik tak henti-hentinya keluar dari para pembantu Presiden Jokowi.

    Sebagian pernyataan yang menuai kritik tersebut viral di media sosial. Berikut beberapa pernyataan lima menteri Jokowi yang kemudian menjadi viral:

    Muhadjir Effendy: Fatwa Orang Kaya Nikahi Orang Miskin
    Menteri PMK Muhadjir Effendy memberikan kata sambutan pada Malam Syukuran dan Apresiasi Tim Kemanusiaan Pelepasan WNI dari Wuhan dengan Masyarakat Natuna di Gedung Sri Serindid, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu, 15 Februari 2020. Dalam acara tersebut sejumlah masyarakat Natuna menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengusulkan Kementerian Agama menerbitkan fatwa agar orang kaya menikahi orang miskin.

    Ia mengatakan ide ini berangkat dari data yang menyebut ada 5 juta kepala keluarga yang masuk kategori rumah tangga miskin. 

    "Di Indonesia ini kan ada ajaran agama yang kadang-kadang disalahtafsirkan, kalau mencari jodoh yang setara, apa yang terjadi? orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru," kata Muhadjir dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020.

    Mahfud Md.: Data Veronica Koman Sampah
    Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menkes Terawan Agus Putranto mengikuti dzikir dan doa bersama di Masjid Agung Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 6 Februari 2020. Dzkir dan doa tersebut bertemakan "Dari Natuna Selamatkan Indonesia". ANTARA/M Risyal Hidayat

    Sebelum Muhadjir, sorotan mengarah ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.

    Awalnya, aktivis HAM Veronica Koman mengklaim telah menyerahkan surat berisi data tahanan politik dan korban tewas di Papua kepada Jokowi.

    "Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak.  Rakyat biasa juga kirim surat ke Presiden, jadi itu anulah, kalau memang ada, ya, sampah sajalah," ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 11 Februari 2020.

    Belakangan, Mahfud mengatakan ada salah tafsir dalam mengartikan ucapannya. Mahfud mengatakan konteks sampah yang ia maksud adalah terkait ucapan Veronica yang menyebut telah menyerahkan data itu kepada Jokowi di Australia. "Yang sampah itu adalah informasi bahwa Veronica Koman serahkan surat kepada Presiden, itu sampah, ndak ada," kata Mahfud.

    Fachrul Razi: Kamu PNS Memang Boleh Pakai Tutup Muka (cadar)?
    Menteri Agama Fachrul Razi saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 7 November 2019. Dok. Istimewa

    Pada 30 Oktober 2019, sejumlah pemberitaan mengutip pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi di Hotel Best Western, Jakarta, pada Rabu 30 Oktober 2019, tentang penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintahan dan ancaman keamanan.

    Fachrul Razi mengatakan tak ada dasar aturan agama dalam penggunaan cadar. Apalagi aturan di pemerintahan. “Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya, kalau kamu PNS memang boleh pakai tutup muka?” ujar Fachrul.

    Tak hanya cadar, Fachrul juga mengatakan penggunaan celana cingkrang oleh ASN tidak sesuai aturan. Meski tak dipersoalkan dari segi agama, Fachrul Razi menyebut celana cingkrang melanggar aturan berpakaian ASN. “Tapi dari aturan pegawai (celana cingkrang) bisa (dilarang),” kata  Fachrul.

    Tjahjo Kumolo: Saya Minta PNS Pensiun Dapat Rp 1 Miliar
    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Mernyataan menteri yang viral berikutnya datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

    Dia mengusulkan agar seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pensiun mendapat uang Rp 1 miliar. 

    Tjahjo menyebut telah bicara dengan detail terkait ini dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Saya juga sudah meminta kalau begitu ASN pensiun, itu kalau bisa minimal dapat Rp 1 miliar," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

    Belakangan, politikus senior PDIP itu mengklarifikasi pemberitaan soal pensiun Rp 1 miliar itu, Menurut dia, hal itu hanyalah harapan saja. “Syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya bisa mencapai Rp 1 miliar, yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah,” kata Tjahjo.

    Yasonna Laoly: Pokoknya (Harun Masiku) Belum di Indonesia
    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Menkumham Yasonna menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Berikutnya yaitu pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada 16 Januari 2020 seputar keberadaan Harun Masiku. Harus adalah tersangka kasus suap di KPU yang lolos dari operasi penangkapan oleh KPK.

    Saat itu, Yasonna memastikan bahwa Harun masih berada di luar negeri. Belum ada kabar kapan dia akan kembali ke Indonesia. "Pokoknya belum di Indonesia," kata Yasonna di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA, Jakarta Timur, hari ini, Kamis, 16 Januari 2020.

    Harun Masiku ternyata sudah kembali ke Indonesia saat operasi penangkapan oleh KPK berlangsung. Yasonna berdalih kesalahan pelaporan itu disebabkan gangguan sistem informasi di Imigrasi. “I swear to God, itu karena error,” kata Yasonna kepada Tempo, Rabu, 22 Januari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Rapid Test, Swab, dan TB-TCM dalam Deteksi Virus Corona

    Ada tiga tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi virus corona di dalam tubuh, yaitu dengan Rapid Test, Swab, atau metode TB-TCM. Simak perbedaannya.