Polri Tak Masalah Jika Kasus Pidana Hanya Ditangani Polres

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Argo Yuwono melakukan konferensi pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019. Novel disiram air keras oleh dua orang tak dikenal pada 11 April 2017. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian atau Mabes Polri menyatakan akan menjalankan usulan Ketua Komisi Kepolisian Nasional Mahfud Md agar perkara pidana nantinya akan diurus oleh Kepolisian Resor (Polres). Namun, Mabes Polri menyatakan usulan itu bisa dijalankan selama diatur di Undang-undang Kepolisian.

"Polisi bagian dari pemerintah yang dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan UU Kepolisian, kalau memang nanti undang-undang mengatur ya kami laksanakan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono saat dihubungi, Rabu, 19 Februari 2020.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan usulan agar kasus pidana ditangani Polres disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2020.

Mahfud mengatakan selama ini melihat penilaian untuk Kepolisian Sektor diukur menggunakan sistem kejar target. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini khawatir kalau tidak menemukan kasus pidana lantas Polsek dianggap tidak bekerja.

"Lalu kasus yang kecil-kecil yang ditonjolkan. Seharusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, dan kekeluargaan, sehingga polsek tidak cari-cari perkara," ujar Mahfud di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2020.

Lagipula, kata Mahfud Md, kejaksaan dan pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten atau kota. "Kenapa kok Polsek ikut-ikutan? Meski begitu usul ini masih akan diolah lebih lanjut," ujar Mahfud.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini menyebut pendekatan restorative justice harus dikedepankan dalam menangani perkara pidana. Untuk pidana ringan seperti mencuri semangka, kata Mahfud, seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja. "Jangan apa-apa KUHP dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka aja dihukum dengan KUHP," ujar dia.






KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

4 menit lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

2 jam lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Lagi, Polisi Gandeng Mahasiswa Bagi Bantuan Beras, Ringankan setelah Harga BBM Naik

8 jam lalu

Lagi, Polisi Gandeng Mahasiswa Bagi Bantuan Beras, Ringankan setelah Harga BBM Naik

Polsek Tanjung Duren membagikan bantuan beras kepada puluhan pengemudi bajaj yang ada di kawasan Jalan Kusuma I Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

9 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

10 jam lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,


LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

11 jam lalu

LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

LBH APIK menyatakan pihaknya menyiapkan keberatan ke Kapolri atas penunjukkan pejabat Kasubdit Remaja, anak dan wanita (Renakta) Polda Metro Jaya.


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

12 jam lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

DKI Jakarta bersama personel gabungan TNI, Polri, dan komunitas masyarakat melaksanakan gerebek lumpur jadi Top 3 Metro.


Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva Berkaitan Ferdy Sambo, Saksi AKBP Arif Rahman Tak Stabil

14 jam lalu

Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva Berkaitan Ferdy Sambo, Saksi AKBP Arif Rahman Tak Stabil

Sidang etik terhadap mantan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ipda Arsyad Daiva Gunawan alias ADG dilaksanakan kemarin.


Kapolri Mutasi 30 Perwira, Kombes Ade Ary Syam Jabat Kapolres Metro Jaksel

1 hari lalu

Kapolri Mutasi 30 Perwira, Kombes Ade Ary Syam Jabat Kapolres Metro Jaksel

Pada 22 Agustus, Kapolri juga telah menerbitkan surat telegram memutasi 24 personel Polri yang sebagian besar terlibat dalam kasus Brigadir J.


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur Bersihkan Waduk Pluit Jakarta

1 hari lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur Bersihkan Waduk Pluit Jakarta

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini bersama personel gabungan Pemerintah Kota, TNI, Polri, dan komunitas menjalankan gerebek lumpur di Waduk Pluit.