Usulkan Perbaikan di Polri, Mahfud Md: Jangan Apa-apa KUHP

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menyambangi Pulau Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis, 6 Februari 2020. Mahfud hadir bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala BNPB Doni Monardo. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2020.

Dalam pertemuan yang digelar sekitar setengah jam itu, Mahfud mengatakan memberikan sejumlah usulan kebijakan kepada presiden untuk memperbaiki atau membuat kinerja Polri lebih baik.

Salah satu usulan yang disampaikan, kata Mahfud, penindakan hukum boleh tidak dipengaruhi pertimbangan politik. "Misalnya, kalau yang terlibat ini orang Papua, jangan ditindak biar tidak ramai karena sedang ada isu Papua Merdeka. Oh, itu tidak boleh. Hukum ya hukum, yang penting transparan kepada masyarakat," ujar Mahfud di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2020.

Selain itu, Mahfud juga memberi masukan ihwal pendekatan restorative justice yang sedang digalakkan. "Jangan apa-apa KUHP dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka aja dihukum dengan KUHP," ujar Mahfud.

Ia berharap, dengan sistem restorative justice ini tercipta keamanan, ketertiban, dan pengayoman masyarakat. "Soal kasus pidana nanti ke polres kota dan kabupaten saja, biar polsek tidak terlalu ikut campur," ujar Mahfud MD.






Kapolri Mutasi 30 Perwira, Kombes Ade Ary Syam Jabat Kapolres Metro Jaksel

20 jam lalu

Kapolri Mutasi 30 Perwira, Kombes Ade Ary Syam Jabat Kapolres Metro Jaksel

Pada 22 Agustus, Kapolri juga telah menerbitkan surat telegram memutasi 24 personel Polri yang sebagian besar terlibat dalam kasus Brigadir J.


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur Bersihkan Waduk Pluit Jakarta

21 jam lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur Bersihkan Waduk Pluit Jakarta

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini bersama personel gabungan Pemerintah Kota, TNI, Polri, dan komunitas menjalankan gerebek lumpur di Waduk Pluit.


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

21 jam lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

22 jam lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Densus 88 Ikut Dalami Kasus Ledakan di Dekat Asrama Polisi di Sukoharjo

23 jam lalu

Densus 88 Ikut Dalami Kasus Ledakan di Dekat Asrama Polisi di Sukoharjo

Untuk mengusut penyebab ledakan, Polri mengerahkan tim gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polresta Solo dan dibantu Satgaswil Densus 88


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

1 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

1 hari lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?