Fahri Hamzah Nilai Omnibus Law Jokowi Ada Tren Ingin Ikuti Cina

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah saat hadir menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Selasa, 7 Mei 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta-Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengomentari omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fahri menilai RUU sapu jagat itu menunjukkan keinginan pemerintah mengikuti pola-pola yang dianut pemerintah Cina.

"Ada tren untuk mengikuti sukses Cina versus sukses demokrasi, terutama Amerika dan Eropa," kata Fahri di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.

Pemerintahan Cina yang otoriter, kata Fahri, jelas bertentangan dengan demokrasi Amerika di mana kebebasan individu dijunjung tinggi. Namun, otoritarianisme Cina juga membawa Negara Tirai Bambu itu menjadi negara yang ekonominya maju.

Di sisi lain, Fahri menyebut ada sejumlah pejabat negara menganggap demokrasi malah menghambat pertumbuhan ekonomi. Dia menduga pemerintah Indonesia seperti berada di persimpangan memikirkan dua konsepsi ini.

Namun dia pun menyayangkan sikap pemerintah yang bukannya memperdebatkan dua pandangan itu, melainkan langsung mengambil inisiatif lewat omnibus law. Fahri terutama menyoroti kecenderungan pemusatan kekuasaan kepada pemerintah seperti yang tertuang dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

Dalam draf beleid itu, terdapat sejumlah pasal yang jika digolkan bakal membuat eksekutif sangat berkuasa. Beberapa di antaranya adalah Pasal 166 dan Pasal 170. Pasal 166 menyebutkan bahwa peraturan daerah bisa dicabut dengan peraturan presiden.

Adapun Pasal 170 menyebut pemerintah dapat mengubah UU menggunakan peraturan pemerintah. "Saya khawatir ini ada mazhab yang menganggap kita bisa membuat regulasi yang melampaui regulasi lain yang sudah ada," kata Fahri.

Fahri menyarankan Jokowi sebaiknya tak usah membuat omnibus law karena bakal merepotkan. Ia berujar Jokowi sebenarnya cukup melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan saja.

"Mendingan Presiden gunakan presidensialismenya untuk mensinkronisasi semua aturan teknis yang ada masalah," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

7 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

9 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

10 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

11 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

12 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

16 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

19 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

21 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

28 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

35 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik