TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menganggap wajar jika kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin dianggap kurang memuaskan seperti terpotret dalam hasil sigi Indo Barometer.
Fahri menyebut Ma'ruf memang tak bisa dibandingkan dengan Jusuf Kalla, wakil presiden sebelumnya, yang banyak terlibat dalam pemerintahan. "Tugas Pak JK itu mau involved (terlibat) ke manajemen, kalau menurut saya tugas Pak Ma'ruf itu simbolik aja," kata Fahri di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.
Fahri mengatakan tugas Ma'ruf adalah menjaga simbol partisipasi kelompok Islam di dalam pemerintahan. Dia pun berpendapat memang sebaiknya kiai sepuh itu tak terlalu terlibat dalam teknis pemerintahan. Yang penting, kata dia, Ma'ruf menjaga harmoni dengan masyarakat khususnya kalangan santri dan Islam.
Fahri pun menyebut, dalam tradisi Indonesia, tugas pokok dan fungsi wakil presiden lebih sebagai ban serep. Wakil presiden hanya fungsional ketika difungsikan, sedangkan jika tidak maka keberadaannya simbolik saja. "Tapi jangan lupa, dia adalah orang yang tidak bisa diganti karena dia dipilih oleh rakyat," ujar mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Fahri pun menyarankan agar Ma'ruf berfokus saja menjalin rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (nonaktif) itu mengambil sikap moderat dan tak bersikap memihak.
Menurut Fahri, cara itu justru akan menjadi kunci keberhasilan Jokowi dan Ma'ruf hingga lima tahun mendatang. Jika rekonsiliasi terjaga, Fahri memprediksi kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf akan berakhir dengan baik pada 2024 nanti.
"Kalau dia jaga pikiran dengan baik, dia menjaga rekonsiliasi dengan baik, saya kira Pak Ma'ruf berpotensi untuk menjaga supaya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf itu menjadi bapak bangsa yang berakhir dengan baik," ujar dia.
Indo Barometer sebelumnya menyebut kepuasan publik terhadap kinerja Ma'ruf Amin rendah. Dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, sebesar 70,1 persen publik puas dengan kerja Presiden Jokowi. Sementara yang tidak puas sebesar 27,4 persen.
Adapun tingkat kepuasan publik terhadap kerja Ma'ruf Amin sebesar 49,6 persen, sedangkan yang tidak puas sebesar 37,5 persen. Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari membandingkan dengan kepuasan publik terhadap Jusuf Kalla dalam survei lembaganya pada 2015 lalu yang angkanya mencapai 53,3 persen, sedangkan yang tak puas 38,8 persen. "Jadi lumayan cukup jauh perbedaan ya," ujar Qodari dalam paparan hasil survei di Hotel Atlet Century, Senayan, hari ini, Ahad, 16 Februari 2020.