Pemerintah Diminta Bahas Ulang Omnibus Law RUU Cilaka

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendesak pemerintah membahas ulang Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (kini berubah menjadi Cipta Kerja). Bivitri mengatakan draf omnibus law itu memuat kesalahan paradigmatik yang berpotensi menabrak sistem hukum dan perundangan di Indonesia.

"RUU ini harusnya ditarik lagi dan dibahas ulang secara menyeluruh, partisipatif, dan terbuka. Jangan terburu-buru dibahas sekarang," kata Bivitri kepada Tempo, Ahad, 16 Februari 2020.

Salah satu yang disorot para pakar hukum ialah Pasal 170 dalam draf UU Cipta Kerja. Pasal itu mengatur bahwa pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam UU Cipta Kerja (jika sudah disahkan) dan ketentuan lainnya yang tak ada dalam UU itu melalui peraturan pemerintah (PP).

Dalam merevisi ketentuan UU, pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, Pasal 20 UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan membentuk UU ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 20 ayat (2) menetapkan bahwa setiap rancangan UU dibahas bersama-sama oleh pemerintah dan DPR.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai pemerintah terkesan ingin memotong jalur (short cut) demi efektivitas. Refly pun mengingatkan bahwa pemerintah juga harus membangun sistem.

"Pemerintah menganggap dirinya bisa dipercaya, kan enggak begitu. Kekuasaan kan harus dibagi, dikontrol, taat sistem dan asas," kata Refly kepada Tempo, Ahad, 16 Februari 2020.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alamsyah Saragih mengatakan pemerintah sebaiknya membahas ulang draf aturan sapu jagat Cipta Kerja itu. Menurut dia, pemerintah masih memiliki cukup waktu untuk menjalankan prosedur pembentukan UU dengan baik.

"RUU ini berdampak luas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sektor perizinan, termasuk kesejahteraan rakyat," ujar Alamsyah kepada Tempo, Ahad, 16 Februari 2020.

Alamsyah juga menyarankan DPR mengembalikan saja RUU Cipta Kerja itu ke pihak pemerintah. Dewan, kata dia, sebaiknya meminta pemerintah melakukan konsultasi publik yang baik terlebih dulu.

"Jika tak mampu, Presiden bisa ganti pejabat yang tak kompeten dan keras kepala dalam menangani hal-hal strategis bagi bangsa seperti ini," kata dia.






PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

10 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

18 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

1 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

1 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

2 hari lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.