KontraS: Penetapan Kasus Paniai Pelanggaran HAM Berat Tepat

Reporter

Setahun Paniai Berdarah

TEMPO.CO, Jakarta-Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menilai penetapan kasus Paniai, Papua, sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM merupakan langkah tepat. KontraS sepakat kasus Paniai telah memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Penetapan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM adalah langkah yang tepat untuk mengungkap kasus,” kata Rivanlee saat dihubungi, Ahad 16 Februari 2020.

KontraS, kata dia, sejak awal  menilai bahwa peristiwa Paniai telah memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan serta penganiayaan secara terencana. Meninggalnya warga sipil tersebut, kata dia, tidak lepas dari adanya unsur pertanggung jawaban komando aparat negara pada saat peristiwa terjadi.

Menurut dia setelah 6 tahun publik menunggu status Paniai yang sedikitnya mengakibatkan empat orang tewas dan 21 orang terluka. Maka, penetapan status sebagai pelanggaran HAM berat adalah langkah yang baik untuk menyelesaikan kasus secara adil.  “Penetapan ini menjadi preseden baik bagi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM lain yang terjadi di Papua sampai saat ini,” ucapnya.

Rivanlee berpendapat Komnas HAM bisa melibatkan masyarakat sipil untuk mendesak Jaksa Agung melakukan penyidikan. Lebih luas lagi, penetapan status ini bisa dimaknai sebagai awal untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM dan kekerasan aparat keamanan di Papua terhadap masyarakat sipil di masa mendatang.

“Pemerintah harus segera melakukan dialog yang kontrusktif dengan masyarakat Papua, dan menghentikan pendekatan penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan keamanan dan militeristik,” kata dia.

Komnas HAM menetapkan peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat. Militer dan kepolisian diduga sebahai pelaku yang bertanggung jawab.

“Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna peristiwa Paniai pada 7–8 desember 2014, secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggran berat HAM,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulis, Sabtu 15 Februari 2020.

FIKRI ARIGI






KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

7 jam lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

4 hari lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

5 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

6 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

7 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

7 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

7 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


23 Tahun Tragedi Semanggi II: Nasi Bungkus Terakhir Mahasiswa UI Yap Yun Hap

8 hari lalu

23 Tahun Tragedi Semanggi II: Nasi Bungkus Terakhir Mahasiswa UI Yap Yun Hap

Yap Yun Hap adalah salah seorang korban penembakan pada 24 September 1999 dalam Tragedi Semanggi. Siapa pembunuh Yun Hap belum terungkap.


KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

8 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

8 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.