BIN - Polisi Ikut 'Lobi' Omnibus Law, KontraS: Seperti Era Orba

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah menteri menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mengubah nama omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah menteri menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. Pemerintah mengubah nama omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik pelibatan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melobi kelompok masyarakat atau buruh agar menyetujui omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Kedua institusi ini diketahui terlibat dalam pertemuan pemerintah dengan serikat pekerja dan buruh untuk membahas aturan sapu jagat itu.

    "Ini mengingatkan pada masa Orde Baru ketika ada babinsa-babinsa atau tentara-tentara yang turun ke desa-desa untuk menyampaikan program pemerintah," kata Kepala Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi Kontras, Rivanlee Anandar kepada Tempo, Jumat, 14 Februari 2020.

    Di era Presiden Soeharto, Rivanlee mencontohkan, ABRI dilibatkan turun ke desa untuk mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB). Dia mempertanyakan mengapa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti model tersebut.

    Rivanlee menilai pelibatan aparat keamanan dan intelijen dalam pembuatan UU ini tak biasa dan tidak bisa dianggap biasa saja. Apalagi, omnibus law RUU Cipta Kerja akan berkenaan dengan banyak hal, semisal ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Pasal-pasal dalam draf omnibus law pun ditengarai bakal mengancam kedua sektor itu.

    "Problemnya nanti dia akan tahu, akan menyiasati dan dalam tanda kutip menekan," ujar Rivanlee.

    Pemerintah, kata Rivanlee, sejak awal tak transparan dan tak akuntabel dalam penyusunan omnibus law. Pemerintah juga tak melibatkan publik dan terkesan menutup-nutupi selama proses penyusunan.

    "Proses tertutup dan tak akuntabel, ketika ada diskusi dengan buruh pemerintah malah melibatkan BIN dan Polri. Ini ya sebenarnya bukan diskusi, tapi lebih ke arah intimidasi," ucap dia.

    Pada 14 Januari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan dengan sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, acara di Dharmawangsa dihadiri petinggi Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara. "Di Dharmawangsa PIC-nya kepolisian, Polda (Metro Jaya) ya mengambil inisiatif," kata Iqbal kepada Tempo, Rabu, 12 Februari 2020.

    Iqbal mengatakan Kepolisian dan BIN tidak turut campur dan mengintervensi dalam pembahasan tersebut. Dia menyebut mereka hanya melakukan pendekatan agar kementerian lebih berinisiatif. Iqbal pun mengapresiasi tindakan Kepolisian dan BIN itu.

    Menteri Ida tak menampik keterlibatan BIN dan Kepolisian dalam forum tersebut. Dia pun menganggap keterlibatan kedua institusi itu biasa saja untuk koordinasi terkait keamanan. "Kalau ada koordinasi dengan BIN, dengan Polri, masa enggak boleh? Itu kan biasa-biasa saja."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.