MK Sampaikan Laporan Tahunan, Jokowi Dijadwalkan Hadir

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, mantan hakim MK I Dewa Gede Palguna, dua hakim MK periode 2020-2025 Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh saling bergandengan tangan dalam acara pisah sambut pergantian hakim Mahkamah Konstitusi di Aula Gedung Makhamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    (ki-ka) Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, mantan hakim MK I Dewa Gede Palguna, dua hakim MK periode 2020-2025 Suhartoyo dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh saling bergandengan tangan dalam acara pisah sambut pergantian hakim Mahkamah Konstitusi di Aula Gedung Makhamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 7 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar Sidang Pleno Penyampaian Laporan Tahunan 2019 pada hari ini, Selasa, 28 Januari 2020. Presiden Jokowi dijadwalkan hadir.

    Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan sidang pleno akan dibuka sekitar pukul 09,00 WIB dan dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman.

    "Usai Ketua MK menyampaikan laporan tahunan, Presiden Joko Widodo akan memberikan sambutan," kata Fajar melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Januari 2020.

    Sidang pleno khusus ini rencananya dihadiri antara lain sejumlah pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, terutama negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC), sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Dewan Etik MK, Hakim Konstitusi periode sebelumnya, Forum serta Konstitusi.

    Menurut Fajar, penyampaian Laporan Tahunan MK 2019 ini upaya MK menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi.

    Dalam laporan itu MK akan menyampaikan kinerja sepanjang 2019, terutama mengenai jumlah perkara teregistrasi, diperiksa, dan diputus serta pengelolaan administrasi keuangan dan lainnya.

    MK juga bakal meluncurkan buku "Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019: Mengawal Demokrasi Konstitusi Pemilu Serentak 2019."

    "Diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai Mahkamah Konstitusi dapat terpenuhi," ujar Fajar.

    MK berharap publik terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.