DPR Akan Sahkan Prolegnas Prioritas di Rapat Paripurna Hari Ini

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dalam rapat paripurna pukul 13.00 WIB hari ini, Rabu, 22 Januari 2020. Rapat paripurna akan mengesahkan sebanyak 50 RUU masuk dalam Prolegnas 2020.

    "Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap penetapan RUU Prolegnas prioritas tahun 2020, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan (didahului pelantikan anggota Pengganti Antar Waktu DPR RI)," demikian tertulis dalam agenda rapat paripurna.

    Sebelumnya, Badan Legislasi DPR bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Dewan Perwakilan Daerah telah menggelar rapat kerja (raker) membahas daftar Prolegnas 2020. Dalam raker pada Kamis lalu, 16 Januari 2020 itu, semua pihak sepakat untuk membawa daftar Prolegnas 2020 ke rapat paripurna.

    Adapun 50 RUU Prolegnas Prioritas itu adalah sebagai berikut.

    1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
      2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
      3. RUU tentang Pertanahan
      4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
      5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
      6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
      7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
      8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
      9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
      10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
      11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
      12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
      13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
      14. RUU tentang  Energi Baru dan Terbarukan
      15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
      16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
      17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
      18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
      19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
      20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
      21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
      22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
      23. RUU tentang Penyadapan
      24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
      25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
      26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
      27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
      28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
      29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus law)
      30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
      31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
      32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
      33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
      34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
      35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
      36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
      37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
      38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
      39. RUU tentang Profesi Psikologi
      40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
      41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)
      42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)
      43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
      44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
      45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
      46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
      47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law)
      48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
      49. RUU tentang Daerah Kepulauan
      50. RUU tentang Bakamla



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.