Penyuap Bupati Muara Enim Dituntut 3 Tahun Penjara

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim, Roby Okta Fahlevi bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019. Tersangka pengusaha pemilik PT Enra Sari itu diperiksa atas dugaan menyuap Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani untuk mendapatkan pekerjaan 16 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim, Roby Okta Fahlevi bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019. Tersangka pengusaha pemilik PT Enra Sari itu diperiksa atas dugaan menyuap Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani untuk mendapatkan pekerjaan 16 proyek pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Palembang - Terdakwa dalam kasus suap Bupati Muara Enim, Robi Okta Fahlevi dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan. Direktur PT Indo Paser Beton itu dianggap terbukti bersalah telah menyuap Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani.

    "Terdakwa Robi Okta Fahlevi sekaligus Direktur PT Indo Paser Beton dan CV Ayas & Co terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2001 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP," kata Jaksa Penuntut Ukim KPK Roy Riadi saat persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa, 14 Januari 2020

    Selama persidangan yang dipimpin hakim Bongbongan Silaban tersebut, Robi mengakui telah memberikan uang senilai Rp 12,5 miliar kepada terdakwa Elfin M.Z. Muchtar selaku Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim yang kemudian dikirim secara bertahap kepada Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai commitment fee sebesar 10 persen dari total nilai proyek yakni Rp 130 miliar.

    Robi juga mengakui memberikan secara langsung sejumlah uang kepada Wakil Bupati Muara Enim, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim dan Pokja Lelang yang totalnya 5 persen dari nilai proyek. Nilai commitment fee dengan total 15 persen tersebut bertujuan agar terdakwa mendapatkan 16 paket proyek jalan dari dana aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 di Dinas PUPR Muara Enim.

    Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Elfin dan Ahmad Yani sebagai tersangka.

    Jaksa Roy menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemufakatan suap dengan sadar dengan harapan terus mendapat proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. "Unsur perbuatan pidana membuat penyelenggara negara agar berbuat sesuatu dengan menjanjikan sesuatu terbukti secara sah dan meyakinkan," kata dia.

    Perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pemberat dalam tuntutan. Adapun yang meringankannya, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan serta terdakwa tidak pernah berbuat pidana sebelumnya.

    Atas tuntutan itu, terdakwa akan mengajukan pledoi dan sidang suap Bupati Muara Enim itu akan dilanjutkan pada hari Selasa, 21 Januari mendatang. "Kami akan mengajukan pembelaan dengan dua pledoi Yang Mulia, pertama dari Robi langsung dan yang kedua dari kami selaku kuasa hukum," ujar kuasa hukum terdakwa, Niken Susanti.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.