TEMPO.CO, Semarang - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan sistem khilafah tidak pernah ditolak di Indonesia.
"Khilafah bukan ditolak, tapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita punya kesepakatan, NKRI," kata Ma'ruf saat membuka acara Silaturahmi dan Musyawarah Bersama Lima Organisasi Massa Islam Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat, 13 Desember 2019.
Ma'ruf mengatakan Indonesia itu sudah menjadi kesepakatan bersama dan harus dijaga keutuhannya oleh semua pihak.
Ia menuturkan khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan tidak bisa diterapkan di Indonesia.
"Khilafah itu Islam karena ada khilafah Abbasiyah, khilafah Usmaniah. Kerajaan juga Islami, buktinya ada Saudi Arabia, sistem pemerintahannya kerajaan. Yordan juga, oleh ulama di sana diterima. Keamiran juga Islami, Kuwait, Qatar, Emirat. Republik juga Islami, selain Indonesia ada Mesir, Turki. Jadi kalau soal Islami ya semua Islami," ujarnya.
Ma'ruf juga meminta permasalahan yang terkait dengan khilafah ditanggapi secara proporsional oleh semua pihak. "Tidak perlu disikapi metenteng seperti mau perang Baratayudha saja, secara proporsional saja," katanya.
Ia pun mengajak para ulama dari berbagai ormas Islam tersebut untuk turut serta menjaga situasi kondusif di Jawa Tengah.
"Kita sama-sama tahu negara ini sedang membangun menuju Indonesia maju dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lima program yang menjadi prioritas, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, serta transformasi ekonomi," ujarnya.
