TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan kritik Presiden Jokowi terhadap KPK yang dinilai bekerja secara sporadis merupakan pesan positif.
Menurut dia, Jokowi mendorong KPK bekerja lebih terarah dan sistematis.
"Pada intinya, Presiden hanya ingin kinerja KPK bisa menjadi lebih efektif dan efisien," kata Dini dalam pesan tertulisnya hari ini, Kamis, 13 Desember 2019.
Dini menerangkan bahwa pemberantasan korupsi secara efektif tidak boleh terfokus hanya pada upaya penindakan, tapi juga upaya pencegahan. Setiap penindakan pun harus dijadikan bahan evaluasi dan diikuti dengan perbaikan sistem.
Dengan begitu, dia melanjutkan, pelanggaran serupa tidak terjadi lagi atau dapat dimitigasi dengan mudah di kemudian hari.
"Pendekatan yang diambil harus menyeluruh, baik dari sisi preventif maupun korektif. Termasuk juga menggarap secara serius kurikulum pendidikan antikorupsi di seluruh sekolah."
Kurikulum pendidikan antikorupsi, misalnya, mesti menanamkan semangat antikorupsi, nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan kerja keras sejak usia dini. Pekerjaan KPK akan ringan seiring dengan makin mengakarnya budaya antikorupsi di publik.
Menurut Dini, Presiden Jokowi juga berpendapat KPK selanjutnya bisa mengatur strategi secara cermat dalam menggarap fokus area.
"Apakah akan mulai dengan membenahi sistem di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Kepolisian, Kejaksaan, sistem berusaha, atau apa," ujarnya.
Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia beberapa hari lalu, Jokowi mengatakan akan menunggu kinerja KPK di bawah pimpinan periode baru sebelum memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK.
Menurut Jokowi, program-program pemberantasan korupsi juga harus fokus pada sasaran. "Jangan semua dikerjakan (bersamaan), tidak akan menyelesaikan masalah."
Ia menjelaskan pemerintah harus mengevaluasi semua program pemberantasan korupsi yang sudah dijalankan sejak reformasi 20 tahun yang lalu. Pemerintah juga ingin membuat sistem yang menjadikan biaya politik murah.
"Jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya. Bahaya," ujar Presiden Jokowi.
