Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar: Tak Terbitkan Perpu KPK, Jokowi Tak Layak Didukung

image-gnews
Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak layak mendapat dukungan. Sebab, Presiden tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu KPK.

"Buat saya pemimpin yang tidak mendukung pemberantasan korupsi tidak layak untuk mendapatkan dukungan," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 2 November 2019.

Bivitri ialah salah satu tokoh yang pendapatnya dimintai Jokowi terkait wacana penerbitan perpu KPK. Pertemuan antara Jokowi dan 40 tokoh lainnya dilakukan di Istana Negara pada 26 September 2019.

Pertemuan itu dihelat setelah gelombang unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota menolak revisi UU KPK dan pengesahan rancangan UU kontroversial lainnya. Lima pemuda tewas dalam sejumlah demonstrasi yang berujung rusuh.

Seusai pertemuan, Jokowi menyatakan akan mempertimbangkan penerbitan perpu. Namun, niatan itu mengendur setelah pertemuan dengan pimpinan partai politik pada 30 September 2019.

Bivitri mengatakan masih optimis bahwa perpu bisa menggagalkan pelemahan KPK akan muncul setelah Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2019. Tokoh lain yang ikut pertemuan dengan Jokowi pun punya optimisme serupa. Sebab, mereka menduga Jokowi tengah menunggu kondisi politik kembali dingin seusai pelantikan dirinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, Bivitri mengaku harapan itu pupus saat Jokowi menyatakan belum mau menerbitkan perpu dengan alasan UU KPK masih digugat di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bivitri dalih yang dikemukakan Jokowi tidak beralasan. Pendiri Sekolah Hukum Jentera ini mengatakan Jokowi tetap bisa menerbitkan Perpu, kendati gugatan terhadap UU KPK hasil revisi masih disidangkan di MK. "Jadi tidak benar itu bahwa tidak sopan kalau mengeluarkan perpu, itu sama sekali tidak benar," kata dia.

Ia menganggap Jokowi hanya mencari alasan untuk tidak mengeluarkan perpu. "Setelah keluar pernyataan kemarin, itu sudah indikasi kedua yang sudah meguatkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi menjadi salah satu yang ingin membuat KPK lemah," ujar dia.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah anggapan bahwa Jokowi sudah pasti tidak akan menerbitkan Perpu KPK. Menurut dia, Jokowi menghormati proses uji materi yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. “Penekanannya adalah menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di MK," kata Menteri di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 2 November 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bisakah Kelapa Diolah Menjadi Bahan Bakar Pesawat Seperti Keinginan Presiden Jokowi?

20 menit lalu

Ilustrasi minyak kelapa untuk  Bioavtur. antaranews.com
Bisakah Kelapa Diolah Menjadi Bahan Bakar Pesawat Seperti Keinginan Presiden Jokowi?

Kelapa dapat diolah dengan menghasilkan minyak kelapa yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur.


Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (depan, kelima kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan, ketiga kanan) saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa 23 Juli 2024. Hari Anak Nasional bertema
Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

Presiden Jokowi melakukan penanaman tebu di Kampung Sermayam kemarin.


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

2 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

2 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

10 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Bangga Suara PKB Meningkat Pesat di Pemilu 2024 Padahal Cuma Punya 2 Menteri di Kabinet

Cak Imin menyebut keterbatasan 2 kursi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bisa membuat PKB bertahan.


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

12 jam lalu

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. TEMPO/Tony Hartawan
CORE Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat jadi 5 Persen: Tak Banyak Berubah 10 Tahun Terakhir

CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 secara keseluruhan hanya 4,9 sampai 5 persen. Tak banyak berubah sepuluh tahun terakhir.


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

13 jam lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

14 jam lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

15 jam lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?