TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengomentari polemik perpanjangan izin Front Pembela Islam atau FPI yang tak kunjung terbit.
Menurut Robikin, pemerintah mesti memastikan terlebih dahulu komitmen FPI setia pada Pancasila dan NKRI sebelum memperpanjang izin. Dan komitmen itu, ujar Robikin, tak cukup hanya dipegang oleh individu pimpinan organisasi dengan menuangkannya di atas kertas.
"Namun harus terkonfirmasi dari ujaran, sikap dan perbuatan. Jika nyata berdasarkan dokumen legal atau ujaran, sikap dan perbuatan suatu organisasi menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau melawan konstitusi atau hendak menghapus sekat negara bangsa (khilafah), maka organisasi seperti itu tak layak mendapat legitimasi dari pemerintah Indonesia," ujar Robikin.
Otoritas pemerintah, lanjut Robikin, tak boleh terkecoh dengan mendasarkan lembar surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
"Pernyataan kesetiaan seperti itu harus ditindaklanjuti oleh keputusan organisasi melalui forum permusyawaratan tertinggi organisasi, apakah itu bernama muktamar, konggres, musyawarah nasional atau apapun namanya," ujar dia.
Jika tidak, ujar Robikin, hal itu lebih terkesan sebagai siasat agar mendapat legitimasi administratif dari pemerintah. "Suatu yang tak bisa dibenarkan."
