TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Sodik Mudjahid menyarankan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lebih memperkuat lobinya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Saran ini disampaikan Sodik saat rapat kerja membahas pergeseran pagu anggaran untuk pengadaan blangko e-KTP yang dananya kurang.
"Saya mendorong Pak Tito yang kuat negosiasinya. Ini urgent Pak, soal blangko e-KTP ini selalu diresahkan," kata Sodik di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Kepada Tito, Sodik mengatakan bahwa para anggota DPR memiliki pengalaman tentang kemampuan melobi para menteri ke Menteri Keuangan. Ada menteri yang hebat melobi, ada pula yang tidak.
Politikus Gerindra ini mencontohkan mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dinilainya jago merayu Sri Mulyani. Mantan Wakil Ketua Komisi Sosial DPR ini mengatakan, Khofifah pernah berhasil mendapatkan dana Rp 1 triliun untuk tambahan penerima Program Keluarga Harapan.
"Waktu saya di Komisi delapan Pak, ada upgrade jumlah penerima PKH, itu dalam satu tahun bisa keluar satu triliun lho Pak oleh menteri wanita Kementerian Sosial saat itu," kata Sodik.
Menanggapi hal ini, Tito berujar dirinya baru menjabat menteri pada Oktober 2019. Adapun dana untuk blangko e-KTP sudah ludes sejak bulan April 2019.
"Ini masalah timing Pak. Saya kan masuk 23 Oktober. Kecuali saya masuk tengah tahun, saya akan lobi dulu," ujarnya.
Kemendagri sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta tambahan anggaran pada Agustus lalu. Namun Menteri Keuangan tak setuju, hanya menyarankan pergeseran pagu anggaran. Tito juga berujar dia sudah berkonsultasi ulang dengan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani.
"Pak Askolani menyampaikan, kalau bisa gunakan dulu anggaran yang ada di kementerian. Saya sebagai pimpinan, otomatis menyisir anggaran di kementerian ini ada enggak yang bisa digeser," kata Tito.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini berujar, pergeseran anggaran akan diambil dari unit di Kemendagri yang serapannya masih kurang dari 80 persen. Dari penyisiran ini, Kemendagri mendapatkan sekitar Rp 15,9 miliar untuk tambahan pengadaan sekitar 1,5 juta keping blangko e-KTP.
