TEMPO.CO, Jakarta - Aisyiyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, meminta pemerintah untuk membuat regulasi yang sejalan dengan keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai usia perkawinan 19 tahun. Permintaan ini merupakan satu dari enam rekomendasi yang dihasilkan dari Tanwir II ‘Aisyiyah, permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar di dalam organisasi itu.
Tujuannya agar jumlah perkawinan anak di Indonesia bisa ditekan. “Juga sebagai langkah-langkah untuk perlindungan hak anak, memutus rantai kemiskinan, dan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan,” kata Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Rohimi Zam Zam, dalam keterangan di laman resmi ‘Aisyiyah, pada Senin, 18 November 2019.
Keputusan MK ini sebelumnya terbit awal September 2019. Pemerintah dan DPR sepakat mengubah aturan yang selama ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU itu, usia perkawinan minimal untuk laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
"Sudah disepakati perubahannya, dan untuk memenuhi keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka usia perkawinan itu berada di umur 19 tahun antara laki-laki dan perempuan sekarang sama," kata Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.
Adapun lima rekomendasi lainnya yaitu kedua, mendesak adanya peraturan yang tegas bagi koruptor dan mantan narapidana korupsi agar tidak menduduki jabatan publik di seluruh lembaga negara, termasuk di BUMN. Aisyiyah juga berharap pemerintah mendukung secara sungguh-sungguh upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan tidak melemahkan KPK. “Serta mendukung KPK bekerja secara profesional dan mandiri,” kata Rohimi.
Ketiga, mendesak pemerintah melaksanakan kebijakan ekonomi yang berpihak pada pengembangan dan penguatan ekonomi rakyat melalui penguatan UMKM dan koperasi. Sehingga, para pelaku UMKM dan koperasi ini memiliki daya saing dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan. Kebijakan ekonomi pun, kata Rohimi, juga harus membuka akses seluas-luasnya untuk perempuan serta memperkuat sinergi dengan berbagai kelompok ekonomi perempuan.
Keempat, mendesak pemerintah menangani masalah radikalisme dan ekstremisme dengan menyeluruh, objektif dan tidak mengarahkan pada kelompok Islam. Sebab, ekstremisme bisa terjadi pada semua golongan atas nama apapun dengan berbagai faktor yang kompleks. Oleh karena itu, Aisyiyah meminta pemerintah menyelesaikan masalah ini dengan seksama dan komprehensif.
Kelima, mendesak pemerintah memberikan prioritas program penurunan angka stunting. Menurut Aisyiyah, implementasi kebijakan penurunan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan menggerakkan seluruh perangkat birokrasi yang ada.
Keenam, Aisyiyah mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan dan menindak tegas pelaku-pelaku penggundulan hutan. Aisyiyah juga meninjau ulang kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang tidak berpihak pada pelestarian lingkungan hidup untuk menciptakan kehidupan yang aman, sehat dan berkelanjutan sekarang dan masa depan.
