TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute mencatat selama 12 tahun terakhir ini telah terjadi 2.400 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
"Jawa Barat paling banyak, enggak pernah turun dari peringkat 1 karena multifaktor yang menyebabkan Jawa Barat memproduksi peristiwa yang banyak," kata Direktur Riset Setara Institute, Halili dalam seminar bertajuk Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila, di Jakarta Pusat pada Senin, 11 November 2019.
Peringkat selanjutnya diduduki DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten dan Nusa Tenggara Barat. "Hanya tahun 2007 DKI pernah ada di posisi pertama," katanya.
Halili menjelaskan, pelanggaran ini dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Aktor negara didominasi oleh aparat kepolisian yang mencapai 480 tindakan pelanggaran.
Ada pula aktor dari pemerintah daerah sebanyak 383 tindakan, kementerian agama 89 tindakan, pengadilan 71 tindakan, Satpol PP 71 tindakan, kejaksaan 68 tindakam, dan TNI 63 tindakan. Aktor lainnya terdiri dari DPRD 38 tindakan, institusi pendidikan 35 tindakam, dan pemerintah desa 33 tindakan.
Meski begitu, jika dipersempit ke rentang 5 tahun terakhir, Pemda menempati posisi tertinggi dengan jumlah 151 tindakan. "Di kepolisian ada perbaikan dan penurunan jumlah tindakan," katanya.
Untuk aktor non-negara, pelanggaran didominasi kelompok warga dengan capaian 600 tindakan pelanggaran. Posisi selanjutnya ditempati ormas sebanyak 249 tindakan, MUI 242 tindakan, dan FPI 181 tindakan.
Selain itu, korban pelanggaran KBB tertinggi adalah Ahmadiyah, yaitu 554 korban. Posisi kedua diduduki kelompok aliran keagamaan sebanyak 334, umat Kristiani sebanyak 328, individu 314, dan Syiah 153 korban.
Pelanggaran KBB didominasi oleh adanya gangguan terhadap rumah ibadah. Gereja menempati posisi pertama yaitu 199 gangguan. Sedangkan, gangguan terhadap masjid berada di angka 133, rumah ibadah kepercayaan 32, vihara 15, klenteng 10, pura 8 gangguan dan 1 gangguan di sinagog. "Total, ada 398 gangguan rumah ibadah," katanya.
