TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku perincian APBD Jawa Barat belum bisa sedetail DKI yang bisa menampilkan anggarannya hingga ke level komponen belanja.
“Saya mengikuti aturan. Ada aturannya atau tidak? Antara ekspektasi dan aturan harus disinkronkan,” kata dia selepas mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang mengagendakan pandangan Fraksi terhadap Rancangan APBD Jawa Barat 2020 di Bandung, Jumat, 1 November 2019.
Pengguna media sosial mulai membandingkan transparansi penayangan APBD Jawa Barat dengan DKI, pascakehebohan anggaran janggal di RAPBD DKI. Kegaduhan tersebut terjadi setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengkritik anggaran lem Aibon di Dinas Pendidikan DKI yang menembus Rp 82 miliar.
Wiliam menayangkan skrinsut laman apbd.jakarta.go.id pagu anggaran lem Aibon yang diusulkan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama "Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri" senilai Rp 82,8 miliar. Belakangan anggaran itu dicoret Komisi E DPRD DKI saat rapat pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020.
Kegaduhan anggaran lem Aibon itu memicu pengguna media sosial membandingkan transparansi APBD DKI dengan daerah lainnya. Salah satunya dengan Jawa Barat. Pengguna twitter dengan akun @SaptaAtmadja misalnya, penasaran mencari detail APBD Jawa Barat di situs resmi pemerintah Jawa Barat.
Pemilik akun @SaptaAtmadja mengunggah skrinsut laman apbd.jabarprov.go.id tentang "Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah". Laman tersebut bukan berisi tautan dokumen APBD Jawa Barat. Belakangan dia menemukan laman jabarprov.go.id tentang "Transparansi Anggaran Tahun 2019" yang di dalamnya berisi tautan file terkompresi dokumen APBD Jawa Barat.
Di dalam file terkompresi itu terdapat rincian dokumen APBD Jawa Barat. Berbeda dengan DKI yang menampilkan komponen detail belanja, rincian APBD Jawa Barat berisi daftar kegiatan berikut anggarannya, berikut turunannya berupa jenis belanjanya seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
Menanggapi itu, Ridwan Kamil mengatakan, pada tayangan rincian APBD antara DKI dan Jawa Barat tidak bisa dibandingkan langsung. Di situs apbd.jakarta.go.id yang sempat heboh itu menayangkan rancangan APBD DKI. Saat ini APBD DKI juga masih dalam proses pembahasan. “Gak bisa selalu apple to apple. Kita harus mengikuti peraturan. Dan kita ada monitoring dari Komisi Informasi, di level-level mana yang bisa dibuka,” kata dia.
Pemerintah Jawa Barat memilih menampilkan rincian APBD yang telah disahkan. “Kalau Anda lihat, komentar Ombudsman kan yang nanti di publish itu salah satunya, setelah di sisir dulu, diteliti, didiskusikan. Bukan yang masih mentah,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah Jawa Barat akan menampilkan hasil akhir APBD Jawa Barat saat pembahasan sudah tuntas. “Nanti bisa ditampilkan seperti yang di ekspektasikan,” kata dia.
