Kementerian Pertahanan Bakal Kembangkan Pertahanan Siber

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Bendahara Umum TKN, Wahyu Sakti Trenggono (kiri), di Kompleks Istana Kepresidenan, jelang pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, Jakarta, 25 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    Mantan Bendahara Umum TKN, Wahyu Sakti Trenggono (kiri), di Kompleks Istana Kepresidenan, jelang pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, Jakarta, 25 Oktober 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan Kementerian Pertahanan akan mulai mengembangkan pertahanan siber (cyber defense). Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang teknologi pertahanan.

    "Apa lagi perang ke depan bukan hanya soal persenjataan. Tapi juga soal cyber defense dan soal biologi, soal pangan," kata Trenggono usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2019.

    Trenggono mengatakan Indonesia harus dapat memanfaatkan perusahaan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Pindad, PT PAL, INTI (PT Industri Telekomunikasi Indonesia), PT Len Industri, hingga PT Dahana.

    Ia berharap pengembangan teknologi di bidang pertahanan siber (cyber defense), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga Internet of Things (IoT) bisa segera dimulai.

    "Nanti ada anggaran di departemen pertahanan, yang tentu kita akan alokasikan sedapat mungkin kita berikan industri dalam negeri. Tidak hanya BUMN, tapi terhadap swasta juga," kata Trenggono.

    Ia mengatakan belum tahu berapa banyak kebutuhan pertahanan yang dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri. Namun ia memastikan sebisa mungkin, perusahaan lokal mendapat jatah untuk mengisi pemenuhan itu. Saat ini, Trenggono mengaku masih memetakan industri pertahanan dalam negeri.

    "Bahwa kualitasnya belum maksimal tidak apa-apa, tapi pada saatnya pasti akan sampai," kata pria yang memiliki basis sebagai pebisnis telekomunikasi itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.