Ketua Pansus RUU KKS: Buru-buru Itu Pandangan Ngawur

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Bambang

    Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Bambang "Pacul" Wuryanto ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS, Bambang Wuryanto, mengatakan pandangan bahwa rancangan ini disahkan terburu-buru merupakan pandangan yang ngawur.

    "Ngawur itu, tidak ada tanggal 30 September akan disahkan UU KKS," kata Wuryanto usai rapat panitia khusus yang batal diselenggarakan di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

    Dia mengatakan, pandangan tersebut ngawur karena RUU KKS itu telah diajukan dari empat tahun yang lalu karena melejitnya perkembangan dunia siber saat itu.

    Menurut dia, Pembahasan RUU KKS sudah sangat panjang bahkan sudah dari dulu diajukan oleh Lembaga Sandi Negara (LSN) sebelum sekarang berubah nama menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    "Sudah banyak menteri yang dipanggil, sudah banyak diskusi. Sudah banyak yang disepakati di Badan Legislasi. Setelah itu, keluar Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," ujar  Bambang Wuryanto.

    Ia menambahkan setelah diputuskan bersama-sama Pemerintah dan DPR akan membahas lebih detil lagi, makanya dibentuk Pansus agar lebih luas cakupan pembahasannya mengingat betapa pentingnya Keamanan dan Ketahanan Siber itu.

    "Jadi tidak hanya cakupan komisi I saja, tapi lebih luas cakupannya," ucap pria yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR yang menggantikan TB Hasanuddin itu.

    Rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hari ini pun batal digelar karena Presiden menginstruksikan jajarannya untuk tidak melakukan pembahasan UU apa pun di DPR.

    Menurut dia, Presiden saat ini tengah melakukan konsolidasi besar-besaran dengan seluruh kabinet karena ada situasi yang dianggap penting dan mendesak.

    "Mungkin ada hal yang penting yang sedang dibahas Presiden," ujar Bambang Wuryanto.

    Akibat tidak digelarnya rapat tersebut, maka RUU KKS tidak bisa dilakukan pembahasan lanjutan (carry over) di periode berikutnya karena harus diajukan kembali lewat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode mendatang sebelum bisa dibahas kembali.

    "Karena masa persidangan hari ini sudah habis. Tanggal 30 adalah penentuan masa sidang. Maka, rapat ini bukan ditunda tetapi dibatalkan. Ya sudah, nanti kembali lagi dari awal. Tidak bisa di-carry over," kata Bambang Wuryanto.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.