SafeNet Paparkan 4 Bahaya RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Perwakilan koalisi masyarakat sipil #NYALAKANLAGI sekaligus Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto (kiri) saat menyerahkan surat somasi dan petisi permintaan penyalaan kembali akses internet di Papua dan Papua Barat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Executive Director Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto memaparkan sejumlah persoalan dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini.

Setidaknya ada empat hal yang dikritisi Damar dalam paparannya tersebut. "Satu, ada ancaman terhadap privasi dan kebebasan berekspresi," kata Damar di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Rabu, 25 September 2019. 

Dalam RUU KKS, kata Damar, perihal jaminan kebebasan berekspresi dan perlindungan atas privasi di ranah siber tidak ditekankan. Malahan dalam RUU KKS, ditemukan sejumlah pasal yang berpotensi sebaliknya. 

Dalam Pasal 11 aturan ini, tertulis bahwa tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah memitigasi risiko dan merespon adanya ancaman siber. Salah satunya mengenai konten bermuatan destruktif dan atau negatif.

Damar menjelaskan, pasal itu berpotensi digunakan memidanakan mereka yang berpendapat legal dan sah, tanpa melalui proses yang transparan, akuntabel serta penetapan pengadilan.

Selain itu, di Pasal 14 ayat 2 f, mencantumkan kewajiban melakukan pemutusan hubungan koneksi data dari sistem elektronik ke sistem elektronik lainnya yang diduga menjadi sumber ancaman siber. "Pasal ini membiarkan penyelenggara mengambil tindakan tanpa penilaian menyeluruh. Padahal setiap tindakan pemutusan hubungan koneksi harus ada pelanggaran hukum terlebih dulu," kata Damar.

Lebih lanjut Damar mencontohkan, pemerintah saat ini sudah tiga kali melakukan pemutusan hubungan koneksi, yakni di Jakarta dan Papua. Padahal aturan baru tersebut belum disahkan. 

Kemudian persoalan kedua yakni pembatasan perkembangan teknologi yang melindungi hak asasi. Damar mengatakan, RUU KKS memuat cukup banyak pasal yang mengatur kewenangan sertifikasi, akreditasi, perizinan dari BSSN, di mana tindakan ini dapat membatasi perkembangan teknologi yang melindungi hak asasi.

"Terutama teknologi open source dan inisiatif yang prinsipnya melindungi dari praktik monopoli perusahaan teknologi keamanan siber dan pendulangan data oleh perusahaan teknologi informasi," kata Damar.

Lalu, masalah ketiga adalah menghalangi kapasitas individu dalam meningkatkan keamanan siber. Aturan ini mengatur akan kewajiban akreditasi dari BSSN terhadap upaya keamanan siber.

Damar mencontohkan, sebagai orang yang pernah bekerja di salah satu perusahaan transportasi online, ia bisa dianggap melanggar aturan jika mengajarkan perihal keamanan siber kepada masyarakat apabila RUU PKS disahkan.

"Anda kan punya hak merasa aman di siber dengan memastikan transportasi online ini tidak menyalahkangunakan data anda. Tapi kalau saya ajarkan anda, saya bisa kena RUU PKS," ujar Damar.

Terakhir, minim pelibatan stakeholder. Sesuai Pasal 10 RUU KKS, BSSN menjadi satu-satunya pihak yang menyusun daftar infrastruktur kritikal. "Ini perlu dikritik karena idealnya penyusunan penetapan BSSN tak sendiri. Tetapi melibatkan forum tata kelola internet," ucap Damar.






BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

2 hari lalu

BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

BSSN diminta segera membongkar sosok hacker Bjorka.


Luhut 'Ajari' BSSN Hadapi Ancaman Serangan Siber Bjorka dkk

2 hari lalu

Luhut 'Ajari' BSSN Hadapi Ancaman Serangan Siber Bjorka dkk

Luhut juga memperingatkan jangan ada orang di BSSN yang berpolitik.


Respons Notifikasi BSSN Cuma 10 Persen, Pengamat: Umumkan Nama Instansi

3 hari lalu

Respons Notifikasi BSSN Cuma 10 Persen, Pengamat: Umumkan Nama Instansi

Notifikasi kerentanan merupakan pemberitahuan yang dikirimkan oleh BSSN berdasarkan temuan kerentanan terkini.


Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

3 hari lalu

Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

Kali ini Bjorka menyasar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

6 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran


Anggaran BSSN Ditambah, Gus Muhaimin Harap Sistem Keamanan Siber Lebih Kuat

10 hari lalu

Anggaran BSSN Ditambah, Gus Muhaimin Harap Sistem Keamanan Siber Lebih Kuat

Dengan momentum ini diharapkan BSSN mereformasi total sistem informasi agar tak mudah diobok-obok pihak tak bertanggungjawab.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

10 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

11 hari lalu

UU PDP Disahkan, Lembaga PDP, BSSN dan Kominfo Diharapkan Bahu Membahu

Keberadaan UU PDP tidak akan mengurangi aksi peretasan secara langsung.


UU PDP Disahkan, Apa Saja Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Bawah Presiden Itu?

12 hari lalu

UU PDP Disahkan, Apa Saja Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Bawah Presiden Itu?

Usai UU PDP disahkan, Menkominfo Johnny Plate membeberkan tugas dan fungsi lembaga khusus untuk mengatur tata kelola perlindungan data pribadi.


Pengamat: Bjorka Bisa Lebih dari Satu Orang

13 hari lalu

Pengamat: Bjorka Bisa Lebih dari Satu Orang

Seorang pemuda di Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peretasan Bjorka.