RUU KKS Resmi Dibatalkan DPR

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto (kiri) bersama anggota Komisi VII Fraksi PDIP Daryatmo Mardiyanto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat resmi membatalkan RUU KKS (Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber) hari ini, Jumat, 27 September 2019.

Ketua Panitia Khusus RUU KKS, Bambang Wuryanto, mengatakan rancangan undang-undang ini dibatalkan dan tidak bisa dilanjutkan ke periode selanjutnya. Menurut politikus PDIP itu, lantaran tidak memenuhi mekanisme pembuatan legislasi.

"Nasibnya tidak bisa di-carry over. So, dimulai dari awal," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 27 September 2019.

Hari ini Pemerintah dan DPR sedianya melakukan rapat membahas RUU KKS. Dalam salinan agenda yang diterima Tempo, Pansus sedianya menyampaikan pandangan kepada pemerintah, dilanjutkan pandangan pemerintah hingga penyerahan serta pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU KKS adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Menurut Bambang, tak ada satu pun menteri yang hadir dalam rapat kerja tersebut sehingga rapat dibatalkan dan RUU KKS didrop. Para menteri tak hadir karena mengikuti konsolidasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah sedang melakukan konsolidasi beserta seluruh anggota kabinet. Berarti ada situasi yang dianggap urgent, so kita harus paham," kata dia. "(Apa yang urgent) Mana kita tahu? Ya, tanya Presiden."

Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar DPR Meutya Hafid mengatakan partainya juga menolak pembahasan RUU KKS pada sisa masa waktu kerja DPR yang tinggal tiga hari. DPR periode 2014-2019 akan habis masa tugasnya pada 1 Oktober 2019.

"Fraksi Golkar tidak menghendaki ada pembahasan RUU baru," kata dia melalui pesan singkat.

Adapun politikus Fraksi Partai Amanat Nasional DPR, Yandri Susanto, pun menyatakan fraksiny atak mau mengesahkan RUU di akhir masa jabatan. "Dikejar kayak orang dikejar harimau, ya kami enggak setuju."

Ketua DPR Bambang Soesatyo juga memastikan tak ada pengesahan RUU dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin nanti, 30 September 2019. Dia mengatakan agenda paripurna itu adalah penutupan masa sidang.

"Sekaligus juga pidato perpisahan dari saya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Jumat, 27 September 2019.






Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

7 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

8 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

17 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

18 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

18 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

3 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

4 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

4 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

4 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.