RUU KKS Resmi Dibatalkan DPR

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto (kiri) bersama anggota Komisi VII Fraksi PDIP Daryatmo Mardiyanto. TEMPO/Imam Sukamto

    Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto (kiri) bersama anggota Komisi VII Fraksi PDIP Daryatmo Mardiyanto. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat resmi membatalkan RUU KKS (Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber) hari ini, Jumat, 27 September 2019.

    Ketua Panitia Khusus RUU KKS, Bambang Wuryanto, mengatakan rancangan undang-undang ini dibatalkan dan tidak bisa dilanjutkan ke periode selanjutnya. Menurut politikus PDIP itu, lantaran tidak memenuhi mekanisme pembuatan legislasi.

    "Nasibnya tidak bisa di-carry over. So, dimulai dari awal," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 27 September 2019.

    Hari ini Pemerintah dan DPR sedianya melakukan rapat membahas RUU KKS. Dalam salinan agenda yang diterima Tempo, Pansus sedianya menyampaikan pandangan kepada pemerintah, dilanjutkan pandangan pemerintah hingga penyerahan serta pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

    Perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU KKS adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

    Menurut Bambang, tak ada satu pun menteri yang hadir dalam rapat kerja tersebut sehingga rapat dibatalkan dan RUU KKS didrop. Para menteri tak hadir karena mengikuti konsolidasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

    "Pemerintah sedang melakukan konsolidasi beserta seluruh anggota kabinet. Berarti ada situasi yang dianggap urgent, so kita harus paham," kata dia. "(Apa yang urgent) Mana kita tahu? Ya, tanya Presiden."

    Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar DPR Meutya Hafid mengatakan partainya juga menolak pembahasan RUU KKS pada sisa masa waktu kerja DPR yang tinggal tiga hari. DPR periode 2014-2019 akan habis masa tugasnya pada 1 Oktober 2019.

    "Fraksi Golkar tidak menghendaki ada pembahasan RUU baru," kata dia melalui pesan singkat.

    Adapun politikus Fraksi Partai Amanat Nasional DPR, Yandri Susanto, pun menyatakan fraksiny atak mau mengesahkan RUU di akhir masa jabatan. "Dikejar kayak orang dikejar harimau, ya kami enggak setuju."

    Ketua DPR Bambang Soesatyo juga memastikan tak ada pengesahan RUU dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin nanti, 30 September 2019. Dia mengatakan agenda paripurna itu adalah penutupan masa sidang.

    "Sekaligus juga pidato perpisahan dari saya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini, Jumat, 27 September 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.