Transparency: Dewan Pengawas KPK Pintu Masuk Intervensi Politik

Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menaburkan bunga diatas peti mati KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 September 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan keberadaan dewan pengawas dalam revisi UU KPK membuka pintu intervensi politik ke KPK.

"Dengan konteks politik sekarang dan lima tahun ke depan, dewan itu membuka celah intervensi politik ke dalam proses penegakan hukum KPK. Ini penjinakan KPK," kata Dadang di Jakarta, Senin 15 September 2019.

Sebelumnya, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama perwakilan pemerintah mengelar rapat bersama membahas revisi. Dalam rapat tersebut keduanya sepakat untuk membawa revisi ke dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 2 atau Sidang Paripurna.

Adapun salah satu pasal yang dibahas terkait revisi UU KPK adalah pembentukan Dewan Pengawas. Lembaga ini memiliki tugas diantaranya memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan, menetapkan kode etik bagi pimpinan dan pegawai KPK serta mengawasi KPK.

Selanjutnya, Dadang menjelaskan, kelahiran KPK karena pemerintah dan DPR saat itu melihat masih banyaknya permasalahan dalam lembaga penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan dll. Nyatanya, sampai sekarang persialan tersebut masih berlangsung seperti saat pertama kali KPK dibentuk.

Karena itu, kata Dadang, pentingnya KPK harus bebas dari pengaruh kekuasaan dari pihak manapun. Namun, dengan adanya Dewan Pengawas KPK tersebut, artinya independensi KPK berpotensi untuk diruntuhkan.

Dadang menilai saat ini sistem pengawasan KPK sudah bagus. Salah satunya dengan adanya sistem kepemimpinan kolektif kolegial di antara pimpinan KPK. Belum lagi, KPK juga diawasi baik lewat pengawas internal maupun juga oleh Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Itu artinya, selama ini diantara pemimpin KPK sudah ada ada check and ballances. Belum lagi dengan adanya pengawas internal serta pengawasan oleh Komisi III DPR," kata Dadang.






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

19 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

2 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

2 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

15 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

16 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

20 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.