TNI Selidiki Teriakan Rasis di Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aksi bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), untuk memperingati 57 Tahun Operasi Militer Trikora pada 19 Desember 1961 di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Dalam aksi ini mereka juga meminta penutupan sejumlah perusahaan pertambangan dan migas yang beroperasi di Papua seperti Freport, British Petroleum, dan LNG Tangguh. TEMPO/Amston Probel

    Aksi bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), untuk memperingati 57 Tahun Operasi Militer Trikora pada 19 Desember 1961 di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Dalam aksi ini mereka juga meminta penutupan sejumlah perusahaan pertambangan dan migas yang beroperasi di Papua seperti Freport, British Petroleum, dan LNG Tangguh. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal R. Wisnoe Prasetja Boedi mengatakan belum bisa memastikan apakah orang berseragam loreng yang mengucapkan kata rasis kepada mahasiswa Papua adalah anggota TNI atau bukan.

    “Saya belum tahu pasti, tapi sepertinya itu seragam militer ya. Saya juga baru datang dari Batu Raja, nanti akan saya dalami," kata Wisnoe saat cangkrukan Forkopimda Jawa Timur dengan organisasi mahasiswa dan perwakilan BEM seluruh Jatim di Surabaya, Rabu, 21 Agustus 2019. 

    Dugaan ucapan rasis ini terekam dalam video pengepungan asrama yang beredar di media sosial. 

    Ia mengatakan investigasi akan dilakukan internal TNI untuk mencari tahu apakah orang tersebut TNI atau seseorang mengenakan seragam mereka.

    Wisnoe juga berjanji akan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait hasil penyelidikan pengepungan asrama mahasiswa papua ini. "Ya kami berikan sanksi tegas kalau itu memang tidak sesuai dengan prosedur," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.