KontraS Paparkan Pelanggaran Polisi di Asrama Mahasiswa Papua

Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Sabtu, 17 Agustus 2019. Mereka akan diminta keterangan mengenai kejadian perusakan dan pembuangan bendera merah putih pada Jumat, 16 Agustus 2019. ANTARA/Didik Suhartono

TEMPO.CO, Surabaya - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengatakan penanganan polisi dalam menangkap 43 mahasiswa Papua di asrama melanggar prosedur. “Polisi tak mengindahkan tata cara penangkapan,” kata Koordinator KontraS Surabaya Fatkhul Khoir di kantornya, Selasa, 20 Agustus 2019.

Menurut Khoir, sejumlah prosedur yang dilanggar polisi antara lain melakukan upaya paksa kepada mahasiswa, padahal status mereka masih saksi. Selain itu, tidak ada surat panggilan pertama hingga ketiga seperti lazimnya memanggil saksi atau tersangka.  

Sehingga KontraS Surabaya akan melaporkan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Sandi Nugroho ke Direktorat Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Timur. “Polisi langsung menerobos masuk asrama, menangkap paksa disertai kekerasan dan lontaran gas air mata. Akibatnya, beberapa mahasiswa luka-luka,” kata dia. 

Dikonfirmasi terpisah, Sandi Nugroho mengatakan tak masalah dilaporkan KontraS ke propam. Menurut Sandi, dia tidak alergi terhadap kritik. “Alhamdulillah kalau mau dilaporkan, namanya manusia tentu tak ada yang sempurna. KontraS tentu sedang menjalankan tugas, sama dengan kami juga menjalankan tugas,” kata Sandi di Gedung Negara Grahadi Surabaya Selasa.

Namun Sandi menampis polisi melanggar prosedur saat menangkap 43 mahasiswa di dalam asrama. Selain telah membawa surat perintah perintah penggeledahan, polisi juga telah melakukan upaya persuasif sejak pukul 10.00 hingga 17.00, Sabtu, 17 Agustus. 

“Kami telah minta bantuan RT, RW, Lurah, Camat, hingga perkumpulan warga Papua di Surabaya agar mahasiswa  mau kooperatif, namun ditolak. Akhirnya kami melakukan penegakan hukum sebagai upaya terakhir,” kata Sandi.

Menurut Sandi, upaya paksa dilakukan untuk menindaklanjuti laporan gabungan ormas yang menyebutkan adanya bendera merah putih dibuang ke selokan pada 16 Agustus yang diduga dilakukan mahasiswa Papua.

Polisi, kata Sandi, ingin mengklarifikasi benar tidaknya laporan soal bendera jatuh di asrama Mahasiswa Papua. Semula, kata Sandi, polisi hanya ingin membawa 15 mahasiswa yang ditengarai terlibat. Namun karena seluruh asrama ingin dibawa, akhirnya semua diangkut ke kantor polisi. “Namun setelah kami periksa, mahasiswa kami kembalikan lagi karena kurang bukti. Kami juga menegakkan azas praduga tak bersalah,” katanya.






KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

4 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

5 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

5 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

5 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


KontraS Desak Keppres Pembentukan Tim PPHAM Dibatalkan

7 hari lalu

KontraS Desak Keppres Pembentukan Tim PPHAM Dibatalkan

KontraS mencium ada aroma kuat impunitas terhadap pelanggar HAM berat dalam penerbitan Keppres Pembentukan Tim PPHAM.


Soal Munir, Bjorka Ungkap Data Personal Muchdi

18 hari lalu

Soal Munir, Bjorka Ungkap Data Personal Muchdi

Munir adalah koordinator KontraS yang sangat vokal mengungkapkan bahwa pelaku penculikan 13 aktivis periode 1997-1998.


18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu

21 hari lalu

18 Tahun Munir Dibunuh, Begini Profil Aktivis HAM Pendiri KontraS dan Imparsial Itu

Munir aktivis HAM dibunuh dengan racun arsenik saat perjalanannya ke Belanda 7 September 2004. Kini sudah 18 tahun lamanya, dalang tak juga ditemukan


Selain Munir, Inilah Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

21 hari lalu

Selain Munir, Inilah Daftar Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Selain kasus Munir, terdapat segudang kasus pelanggaran HAM berat lainnya dalam catatan kelam sejarah Indonesia. Berikut daftarnya.


Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

26 hari lalu

Tito Karnavian Dinilai Abaikan Tindakan Korektif Soal Penunjukan Penjabat Daerah dari ORI

Tito Karnavian, dinilai mengabaikan dan tidak menindaklanjuti tindakan korektif yang telah diberikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).