Jokowi Diminta Libatkan KPK dalam Memilih Jaksa Agung Berikutnya

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Jakarta, Selasa 4 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 untuk menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Jakarta, Selasa 4 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 untuk menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung yang betul-betul independen dan kredibel. Ketua Harian MaPPI FH UI Dio Ashar Wicaksana juga meminta Jokowi melibatkan masukan dari pelbagai pihak terkait Jaksa Agung yang bakal dia tunjuk.

    Dio mencontohkan, dalam pembentukan kabinet lima tahun lalu Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penelusuran rekam jejak para calon pembantunya. Dia pun meminta Jokowi menempuh proses yang sama kali ini, tak terkecuali untuk Jaksa Agung.

    "Dulu pemilihan menteri-menteri Pak Jokowi fokus dalam hal rekam jejak, tapi waktu Jaksa Agung tidak begitu. Sekarang waktunya Pak Jokowi membuktikan bahwa dia punya kepedulian terhadap penegakan hukum," kata kepada Tempo, Senin, 29 Juli 2019.

    Hal ini disampaikan Dio sekaligus menanggapi menghangatnya isu perebutan kursi Jaksa Agung di kabinet periode kedua pemerintahan Jokowi. Sejumlah sumber Tempo menyebutkan, Partai Nasdem menyiapkan kandidat Jaksa Agung yang akan diusulkan menjadi pengganti H.M. Prasetyo.

    Sosok yang diusulkan itu bukan berasal dari partai, melainkan internal Kejaksaan. Menurut sumber tersebut, sosok yang dimaksud ialah M. Yusni yang kini menjadi Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung. Yusni juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

    Dio tak mempersoalkan latar belakang Jaksa Agung dari internal atau eksternal kejaksaan. Yang penting, kata dia, Jaksa Agung terpilih harus independen dari kepentingan politik dan bisnis.

    "Jaksa Agung yang dipilih harus yang benar-benar berkualitas dan tidak diragukan fungsinya untuk penegakan hukum. Jadi tidak ada kompromi politik di situ," kata Dio.

    Dio mengimbuhkan, Jokowi memang tak diwajibkan melibatkan peran dan masukan lembaga lain dalam menggunakan hak prerogatifnya menunjuk menteri dan kepala lembaga. Namun dia menilai proses tersebut baik dilakukan demi transparansi dan memastikan para pembantu presiden adalah orang-orang yang memiliki rekam jejak baik. "Daripada lima tahun nanti ada masalah, lebih baik minta masukan-masukan sekarang."


     

     

    Lihat Juga