Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Instruksi Rizieq, PA 212 Gelar Demo Hingga Putusan MK

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Salah satu anggota Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mengangkat poster saat melakukan aksi di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Dalam aksinya, massa GNKR menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersikap adil dalam menangani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. TEMPO/Subekti
Salah satu anggota Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mengangkat poster saat melakukan aksi di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Dalam aksinya, massa GNKR menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersikap adil dalam menangani sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Alumni atau PA 212 menyatakan akan menggelar unjuk rasa selama sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di kawasan Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa bertajuk Halal Bi Halal Akbar 212 itu akan dilaksanakan pada 18 Juni dan 25 Juni sampai 28 Juni 2019.

Baca juga: Kubu Prabowo Ungkap Alasan Larang Pendukung Unjuk Rasa Sidang MK

"Ya benar," kata Sekretaris Umum PA 212 Bernard Abdul Jabbar, saat dikonfirmasi, Senin, 17 Juni 2019.

Sesuai jadwal sidang MK, halal bi halal PA 212 bakal berlangsung ketika MK melakukan sidang pemeriksaan pada 18 Juni 2019. Selanjutnya, MK akan menggelar sidang permusyawaratan hakim pada 25-27 Juni dan sidang putusan pada 28 Juni 2019.

Menurut undangan halal bi halal yang sudah dikonfirmasi ke Bernard, PA 212 bakal menggelar acara itu di MK, Monas dan Patung Kuda. Puncaknya, PA 212 akan menggelar salat Jumat di sekitar Gedung MK pada saat sidang putusan 28 Juni nanti.

Rangkaian acara itu ditujukan untuk mengawal sidang PHPU yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Intinya sama, kawal sidang MK," kata Bernard.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal sebelumnya, Prabowo melarang pendukungnya untuk menggelar unjuk rasa selama sidang sengketa Pilpres di MK berlangsung. Prabowo mengatakan sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum dalam sidang MK tersebut. Selain itu, kata Prabowo, ia ingin menghindari provokasi dan fitnah.

Baca juga: PA 212 - FPI Tunggu Instruksi Rizieq untuk Aksi Kawal Sidang MK

Bernard pada kesempatan sebelumnya mengatakan mereka lebih mendengar instruksi dari Rizieq Shihab ketimbang imbauan Prabowo itu.

Menurut Bernard, aksi kawal sidang MK ini dilakukan PA 212 setelah mendapatkan instruksi dari Rizieq Shihab. "Ya sudah, beberapa hari yang lalu," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

31 menit lalu

Ketua Umum Ganjarian Mohamad Guntur Romli saat deklarasi Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok penerus Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.
Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.


Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

1 jam lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

Gibran mengungkapkan bahwa pihaknya sempat membahas soal adanya kementerian yang mengurus makan siang gratis.


Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

1 jam lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.


Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Bobby Gafur Umar. REUTERS/Enny Nuraheni
Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.


Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ketika ditemui di Bandara VVIP IKN pada Selasa, 7 Mei 2024. Luhut datang ke IKN hari ini untuk membahas penyelesaian permasalahan lahan di IKN yang belum clear bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. TEMPO/Riri Rahayu
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.


Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato sambutan dalam acara peresmian Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Dusun Sukajadi, Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.


Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto
Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.


Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.


Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

3 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?


Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

3 jam lalu

Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

Dalam Kajian Pusat Studi Konstitusi Unand, Feri Amsari menyatakan Indonesia hanya membutuhkan 26 menteri.