PA 212 - FPI Tunggu Instruksi Rizieq untuk Aksi Kawal Sidang MK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Polri saat mengikut apel Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Anggota Polri saat mengikut apel Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Persaudaraan Alumni atau PA 212 masih menunggu instruksi Ijtima Ulama terkait unjuk rasa mengawal sidang MK (Mahkamah Konstitusi) pada hari ini, Jumat, 14 Juni 2019. Salah satunya adalah perintah dari pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab.

    Baca: Kubu Prabowo Ungkap Alasan Larang Pendukung Unjuk Rasa Sidang MK

    "Kami menunggu instruksi Ijtima Ulama, salah satunya Habib Rizieq," kata Sekretaris Umum PA 212, Bernard Abdul Jabbar dihubungi Kamis, 13 Juni 2019. Bernard mengatakan PA 212 bakal menuruti perintah Ijtima Ulama.

    Dia mengatakan bila Ijtima Ulama memerintahkan untuk unjuk rasa maka mereka bakal menggelar aksi. "Kalau enggak ada perintah, kami enggak turun," katanya.

    Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. Sidang perdana gugatan itu akan digelar pada Jumat, 14 Juni hingga diputus pada 28 Juni 2019.

    Prabowo mewanti-wanti para pendukungnya untuk tidak menggelar aksi di MK. Mereka meminta para pendukung percaya pada langkah hukum dan konstitusional itu. "Saya dan Sandiaga memohon agar pendukung kami untuk tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," kata Prabowo dalam video berdurasi 7 menit 58 detik yang dibagikan tim medianya pada Selasa malam, 11 Juni 2019.

    Prabowo mengatakan sejak semula ia dan Sandiaga berpandangan dan bertekad menggunakan jalur konstitusional. Kalaupun sampai ada aksi penyampaian pendapat di muka umum, kata dia, harus tetap damai dan tanpa kekerasan. "Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apa pun di negara ini. Bukan seperti itu penyelesaiannya," kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini.

    Bernard mengatakan pihaknya menghormati imbauan Prabowo tersebut. Namun, PA 212 hanya mengikuti instruksi Ijtima Ulama. "Boleh saja Pak Prabowo mengimbau, tapi kami tetap tunggu instruksi ulama," kata dia.

    Sementara itu, Front Pembela Islam atau FPI juga mengatakan belum ada perintah menggelar unjuk rasa mengawal sidang MK. Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam alias FPI, Sugito Atma Pawiro, mengklaim belum ada instruksi dari para petinggi kelompok hingga Kamis petang, 13 Juni 2019, terkait rencana aksi massa tersebut.

    Baca: Daftar 33 Pengacara Jokowi - Ma'ruf untuk Sidang di MK

    “Setahu saya tidak ada instruksi pengerahan massa dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) FPI,” ujar Sugito kala dihubungi Tempo pada Kamis, 13 Juni 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.